Seperti yang dilaporkan, Pemerintah memasang target penerimaan Pajak sebesar 1200 Trilyun pada tahun 2016. Sebuah jumlah yang naik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya mengusahakan pajak dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang dilakukan oleh pekerja, pemerintah melalui dirjen pajak juga merencanakan mengusahakan pendapatan pajak dari penelusuruhan transaksi kartu kredit. Sebuah tindakan yang harus diapresiasi untuk mengejar pendapatan pajak, meski sedikit terkesan tendensius mengejar “rakyat biasa”. Sementara itu, di sisi lain, beberapa pejabat diduga terlibat dalam dugaan penggelapan pajak yang nilainya tentu tidaklah sedikit. Tak ayal, integritas pemerintah wajar mulai dipertanyakan.
Di satu sisi, dugaan keterkaitan tidak membuktikan bahwa pejabat telah melakukan pelanggaran, namun dipandang secara etika sebagai pejabat publik, maka keterkaitan nama ini akan menjadi sebuah permasalahan yang serius. Tentunya masih jelas teringat kisah mantan ketua DPR, Setya Novanto, yang akhirnya mundur terkait masalah etika yang berhubungan dengan Freeport. Di sisi lain, Pemerintah melalui Kemenkeu dan Dirjen Perpajakan sedang gencar mengusahakan penerimaan pajak dari “publik”, mulai dari rencana penelesuran transaksi kartu kredit hingga mengusahakan RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang. Publik tentu akan mempertanyakan Pemerintahan Pak Jokowi bilamana tidak melakukan penelusuran intensif terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam Panama Paper.
Sikap pemerintah selanjutnya terkait masalah pajak ini akan menjadi sangat krusial mengingat kepercayaan publik terkait masalah pajak semakin hari semakin tergerus, saat nama-nama pejabat yang terlibat dalam isu, mulai terungkap satu persatu. Rakyat masih menunggu menunggu, update kebijakan dan cerita yang terbaru.
