Cover Majalah Tempo Edisi 25 April 2016? (Tempo)
Pada hari Sabtu, 23 April 2016, beredar kabar mengenai “cover” dari majalah Tempo yang keluar hari ini, 25 April 2016. Gambar adalah gambar dari Pak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Menkopolhukam. Dengan judul utama, “Ada Luhut di Panama Paper.” Sontak, ini menjadi sebuah berita yang sungguh mengejutkan. Dan saya secara personal menahan diri untuk memberikan komentar, baik di dunia maya maupun di dunia nyata mengenai hal ini ketika ada yang meminta pandangan saya. Saya tidak begitu yakin apakah itu memang benar, ataukah itu sebuah hoax yang biasa disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada hari Minggu, 24 April 2016, sekitar pukul 13:00, seorang teman memberikan link berita mengenai “cover majalah Tempo untuk edisi 25 April 2016” tersebut, dan memang Benar bahwa Tempo mengeluarkan majalah dengan cover demikian untuk esok. Secara garis Besar, berdasarkan hasil investigas Majalah Tempo, LBP pernah menjadi direktur dari perusahaan cangkang Mayfair International Ltd di Republik Seychelles, sebuah negara yang berada 1600Km dari sebelah timur Afrika. Perusahaan Mayfair International ltd ini dimiliki oleh PT Buana Inti Energi dan PT Persada Inti Energi.
Hari ini, berbagai media mencatat bantahan dari LBP terkait investigasi yang dilakukan oleh Tempo. LBP membantah hasil Investigasi Tempo.
"Saat ini perusahaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, dan saya sudah tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaannya," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).
Bantahan LBP semakin menarik, setelah kurang lebih enam jam yang lalu, Majalah Tempo mengeluarkan berita disertai dengan gambar (yang sedikit diburamkan) mengenai bukti bahwa nama LBP pernah tercatat sebagai direktur di Mayfair International Ltd. Saat ini, dikabarkan Presiden sudah memanggil menkopolhukam, LBP terkait panama papers.
Sebagai seorang pejabat negara, Pak Luhut Panjaitan terkenal jauh dari isu-isu negatif dan cenderung memiliki track record yang bersih. Namun, Tempo juga tidak mungkin berani membuat sebuah isu yang sangat spekulatif mengenai keterkaitan seorang pejabat negara tanpa memiliki bukti yang sangat kuat. Hal ini semakin diperjelas bahwa Tempo adalah satu-satunya media di Indonesia yang diakui reputasinya oleh dunia Internasional. Ditambah, Tempo adalah satu-satunya media di Indonesia yang diajak untuk menelusuri Panama Papers, maka semua hasil investigasi tempo yang dipublikasikan memiliki tingkat kebenaran yang tidak kecil. Dalam bantahannya, BLP juga menambahkan,
"Kenyataannya, pada tahun 2006 saya belum memiliki uang, jadi untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu," ujar Luhut.
Sebuah argumentasi yang sebenarnya tidak kuat karena salah satu alasan banyak pengsuaha membuat perusahaan cangkang adalah kerahasiaan informasi dan tidak memerlukan biaya yang besar karena hanya tercatat dalam "kertas" saja. Dan sebagai catatan, perusahaan cangkang ini dimiliki oleh dua perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan LBP.
Integritas yang Dipertanyakan.
Pak Luhut adalah seorang pejabat yang memiliki track record yang bersih. Pak Luhut bukan sekedar pejabat, tapi beliau juga salah seorang pejabat yang ikut membantu membangun karakter bangsa melalui kebijakannya dalam pendidikan, dimana beliau membangun beberapa institusi pendidikan berkelas yang membantu mencerdaskan anak-anak Indonesia, sebut saja Institut Teknologi Del (ITD) dan Sekolah Unggul Del (SUD). Secara keseluruhan, tidak sulit untuk menerima bahwa Pak Luhut adalah seorang yang memiliki integritas dan nasionalisme yang cukup tinggi, terlepas dari background beliau sebagai seorang prajurit militer.
Namun, di sisi lain, munculnya nama Pak Luhut sebagai pihak yang terkait dalam Panama Papers justru menambah daftar para pejabat yang dikaitkan dengan Panama Papers. Sebelumnya ada nama Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, Rini Soemarno (Menterei BUMN), Oesman Sapta Odang (MPR-RI) yang disebut-sebut masuk dalam Panama Papers. Hal ini memungkinkan keterbukaan pemerintah menjadi dipertanyakan oleh publik, terlebih disaat pemerintah begitu gencar-gencarnya untuk mengejar pendapatan pajak.
Seperti yang dilaporkan, Pemerintah memasang target penerimaan Pajak sebesar 1200 Trilyun pada tahun 2016. Sebuah jumlah yang naik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya mengusahakan pajak dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang dilakukan oleh pekerja, pemerintah melalui dirjen pajak juga merencanakan mengusahakan pendapatan pajak dari penelusuruhan transaksi kartu kredit. Sebuah tindakan yang harus diapresiasi untuk mengejar pendapatan pajak, meski sedikit terkesan tendensius mengejar “rakyat biasa”. Sementara itu, di sisi lain, beberapa pejabat diduga terlibat dalam dugaan penggelapan pajak yang nilainya tentu tidaklah sedikit. Tak ayal, integritas pemerintah wajar mulai dipertanyakan.
Di satu sisi, dugaan keterkaitan tidak membuktikan bahwa pejabat telah melakukan pelanggaran, namun dipandang secara etika sebagai pejabat publik, maka keterkaitan nama ini akan menjadi sebuah permasalahan yang serius. Tentunya masih jelas teringat kisah mantan ketua DPR, Setya Novanto, yang akhirnya mundur terkait masalah etika yang berhubungan dengan Freeport. Di sisi lain, Pemerintah melalui Kemenkeu dan Dirjen Perpajakan sedang gencar mengusahakan penerimaan pajak dari “publik”, mulai dari rencana penelesuran transaksi kartu kredit hingga mengusahakan RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang. Publik tentu akan mempertanyakan Pemerintahan Pak Jokowi bilamana tidak melakukan penelusuran intensif terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam Panama Paper.
Sikap pemerintah selanjutnya terkait masalah pajak ini akan menjadi sangat krusial mengingat kepercayaan publik terkait masalah pajak semakin hari semakin tergerus, saat nama-nama pejabat yang terlibat dalam isu, mulai terungkap satu persatu. Rakyat masih menunggu menunggu, update kebijakan dan cerita yang terbaru.
