Kritik lainnya yang sering dilontarkan terhadap Budi Arie adalah terkait dengan transparansi dan efektivitas komunikasi publik. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kominfo dinilai kurang memiliki komunikasi yang jelas dan efektif kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Kebijakan-kebijakan penting, seperti regulasi tentang platform digital, perlindungan data, dan pengelolaan informasi publik, sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang cukup kepada masyarakat luas. Hal ini memicu keresahan di kalangan masyarakat sipil, pelaku industri, serta pengguna teknologi tentang bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada hak dan kewajiban mereka.
Kritik Terhadap Pendekatan Kebijakan Digitalisasi
Kritik lain yang muncul adalah terkait pendekatan kebijakan digitalisasi yang dianggap terlalu lambat dan kurang inovatif. Dalam era yang semakin didominasi oleh teknologi, banyak yang berharap Kominfo di bawah Budi Arie bisa lebih cepat dalam mendorong transformasi digital, terutama di sektor publik dan swasta. Beberapa pengamat menilai bahwa kebijakan yang diambil cenderung reaktif daripada proaktif. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain, Indonesia dianggap belum memiliki strategi yang jelas untuk mengantisipasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sektor komunikasi dan teknologi yang dinamis. Meski dihadapkan pada berbagai kesulitan, termasuk penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan kementerian ini, serta pengembangan infrastruktur digital yang kompleks, Budi Arie tetap diharapkan mampu membawa Kominfo menuju arah yang lebih baik.
Namun, kritik yang dilontarkan terkait penanganan hoaks, kebijakan pemblokiran, perlindungan data pribadi, dan pembangunan infrastruktur digital menjadi indikasi bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.Â
