Budi Arie Setiadi Menjadi Sorotan Publik Terhadap Kebijakan Kominfo dan Era Digital

Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Indonesia pada 17 Juli 2023, menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS). Sebagai tokoh yang memiliki latar belakang kuat di dunia aktivisme dan politik, Budi Arie dihadapkan pada tugas yang tidak mudah. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berperan strategis dalam mengelola sektor komunikasi, teknologi, dan informasi di Indonesia, yang semakin berkembang pesat dengan digitalisasi dan transformasi teknologi. Namun, selama masa jabatannya, beberapa kritik mulai muncul terkait kebijakan dan pendekatannya dalam mengelola kementerian ini.

Kebijakan Penanganan Hoaks dan DisinformasiSalah satu tantangan terbesar yang dihadapi Budi Arie sebagai Menkominfo adalah penanganan hoaks dan disinformasi di ruang digital. Dengan maraknya berita palsu yang tersebar melalui media sosial, masyarakat menunggu tindakan tegas dari Kominfo. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kominfo di bawah kepemimpinan Budi Arie belum efektif.

Kritik ini muncul karena, meski ada beberapa upaya untuk menangkal hoaks, banyak kasus yang dianggap lambat dalam penanganan atau kurang memiliki dampak signifikan. Beberapa pihak menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih agresif dalam melibatkan platform teknologi besar dan memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mengurangi penyebaran hoaks secara lebih cepat dan sistematis.

Kontroversi Pemblokiran Akses Internet dan Aplikasi

Kominfo selama masa jabatan Budi Arie juga kerap mendapat kritik terkait kebijakan pemblokiran akses internet dan aplikasi tertentu. Kritik ini berkaitan dengan penutupan sementara beberapa platform yang dinilai tidak mematuhi regulasi, baik itu terkait lisensi atau pelanggaran konten. Beberapa kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan akses informasi. Mereka mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau membatasi ruang gerak media yang independen. Hal ini menjadi sorotan, terutama di era digital yang seharusnya menjamin akses informasi yang lebih bebas dan terbuka.

Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

Budi Arie juga menghadapi kritik terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang diharapkan dapat memberikan jaminan lebih baik terhadap keamanan data masyarakat di era digital. Meski UU PDP telah disahkan sebelum ia menjabat, penerapannya masih dianggap lemah, dan publik menanti gebrakan baru dari Budi Arie. Kritik yang muncul adalah terkait kurangnya transparansi dalam penegakan perlindungan data dan ketidaksiapan lembaga-lembaga terkait dalam mengimplementasikan aturan ini. Sejumlah kebocoran data yang melibatkan instansi pemerintah dan perusahaan teknologi masih terjadi selama masa jabatannya, yang menambah tekanan pada Kominfo untuk lebih serius dalam menangani keamanan data.

Pembangunan Infrastruktur Digital yang Belum Merata

Sebagai Menkominfo, Budi Arie juga memiliki tugas besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses internet. Meskipun ada beberapa upaya untuk melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur, seperti proyek Palapa Ring dan BTS, banyak yang menilai bahwa pelaksanaan proyek-proyek ini masih belum optimal. Proyek pembangunan BTS, yang sempat tersandung kasus korupsi sebelum ia menjabat, menjadi tantangan tersendiri bagi Budi Arie untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kritik yang muncul adalah lambannya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah-daerah terluar dan tertinggal, yang dianggap menghambat pemerataan akses digital di Indonesia.

Transparansi dan Komunikasi Publik yang Kurang Efektif

Kritik lainnya yang sering dilontarkan terhadap Budi Arie adalah terkait dengan transparansi dan efektivitas komunikasi publik. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kominfo dinilai kurang memiliki komunikasi yang jelas dan efektif kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Kebijakan-kebijakan penting, seperti regulasi tentang platform digital, perlindungan data, dan pengelolaan informasi publik, sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang cukup kepada masyarakat luas. Hal ini memicu keresahan di kalangan masyarakat sipil, pelaku industri, serta pengguna teknologi tentang bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada hak dan kewajiban mereka.

Kritik Terhadap Pendekatan Kebijakan Digitalisasi

Kritik lain yang muncul adalah terkait pendekatan kebijakan digitalisasi yang dianggap terlalu lambat dan kurang inovatif. Dalam era yang semakin didominasi oleh teknologi, banyak yang berharap Kominfo di bawah Budi Arie bisa lebih cepat dalam mendorong transformasi digital, terutama di sektor publik dan swasta. Beberapa pengamat menilai bahwa kebijakan yang diambil cenderung reaktif daripada proaktif. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain, Indonesia dianggap belum memiliki strategi yang jelas untuk mengantisipasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.

Kritik terhadap Budi Arie Setiadi selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sektor komunikasi dan teknologi yang dinamis. Meski dihadapkan pada berbagai kesulitan, termasuk penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan kementerian ini, serta pengembangan infrastruktur digital yang kompleks, Budi Arie tetap diharapkan mampu membawa Kominfo menuju arah yang lebih baik.

Namun, kritik yang dilontarkan terkait penanganan hoaks, kebijakan pemblokiran, perlindungan data pribadi, dan pembangunan infrastruktur digital menjadi indikasi bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.