Tapi, ada cara lain; yang juga cepat, yaitu sogok auditor BPK. Sehingga laporan yang tak sesuai SAP, dapat "disulap" oleh para auditor BKP yang telah disogok. Gampang khan.
Nah, jika Kepala Daerah atau Pemda mendapat WTP, maka dengan cepat muncul iklan ucapan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Predikat yang membanggakan dan harus diketahui masyarakat. Inilah yang dikejar; karena di situ ada kebanggaan dan keberhasilan.
Penyuapan terhadap auditor BPK inilah yang paling terjadi; dan tak sedikit Kepala Daerah yang masuk penjara. Terbaru adalah Bupati Kabupaten Bogor, demi kejar WTP, melakukan penyuapan; dan berujung di tahanan KPK.
Dan, jika sudah menjadi tahanan KPK, maka yang kasihan dan (juga) rugi adalah rakyat telah memberikan mandat  kepada Kepala Daerah tersebut untuk menjadi pemimpin dan memimpin mereka.
Cukuplah
Opa Jappy | Pengajar Kelas Politik
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
