Sebab, menurut saya, di samping sebagai 'personal branding,' sisi lain dari kenakan Kostum Adat tersebut, Presiden telah memperlihatkan kekayaan (hasil-hasil) Budaya Etnisitas di Nusantara dan bisa memiliki nilai ekonomi atau jual yang tinggi.
Katakanlah, Pemda (asal pakaian adat yang dipakai Presiden) melihatnya sebagai momentum untuk menjual Tenun atau pun Pakaian Adat ke mana-mana. Dan dengan itu, Pemda melakukan upaya-upaya lanjutan (di daerahnya); misalnya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, promosi, dan lain sebagainya, termasuk menjadikan Foto-foto Presiden dengan berbagai pose sebagai 'bahan pameran.' Toh, foto-foto tersebut telah menjadi milik publik.
Jadinya, ke depan, ketika Presiden kenakan Kostum Adat pada acara-acara kenegaraan (dan diliput secara Nasional dan Internasional), maka Pemda (asal pakaian adat) dan Komunitas pemiliknya tidak cukup dan selesai dengan bangga serta kebanggaan.Â
Bangga dan penuh kebanggaan karena Presiden kenakan Kostum Adat dari daerahnya (mereka); melainkan lebih dari sekedar itu. Dalam arti, Pemda harus jadikan momentum tersebut sebagai edukasi publik, kampanye, pameran, bahkan giat menjual produk; menjual Tenun atau Kostum Adat ke berbagai penjuru.
Dengan demikian yang terjadi adalah ketika Presiden menggenakan Pakaian Adat, maka Pemda dan komunitas masyarakat pemilik pakaian adat tersebut bukan saja bangga tapi juga meraih keuntungan dari penjualan (menjual) pakaiam adat. Jadi, ada nilai ekonomi di baliknya.
So, secara khusus, dengan Bahasa atau Omong Kupang, "Basong samua Warga NTT di Diaspora dan Kampong, Presiden Jokowi su pake Salemut deng Sarong NTT dari Rote, Sabu, Sumba, dan Timor Tengah Selatan, jadi, sonde cukup deng katong bangga, lalu barenti di situ. Tapi, tarus, apa yang katong dapat deng katong buat? Presiden su kastunju pi Dunia katong pung Salimut deng Sarong; jadi katong musti beking jadi itu untuk kasampatan bajual Salimut deng Sarong."Â
Cukuplah
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini
