Beberapa tahun yang lalu, ketika program Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dicanangkan, timbul antusiasme publik, bahwa nantinya rakyat Indonesia menikmati gas murah dan berlangganan seperti air dan listrik. Sehingga pengoperasian gas untuk rumah, misalnya PGN atau Perusahan Gas Negara berhasil menarik perhatian pelanggan gas di berbagai kota (lihat di atas).
Tapi, iming-iming PGN bahwa gas alam (yang disalurkan ke rumah) harganya stabil, cuma janji palsu. Seorang pelanggan gas dari PGN di Palembang, yang saya ditemui beberapa waktu yang lalu, justru mengeluh tentang seenaknya PGN menaikkan harga gas (lihat image). Menurutnya, pada waktu itu, biaya pemasangan Rp. 3.600.000, plus satu kompor gas, dan janji harga stabil.
Faktanya, pelanggan gas PGN, servis memuaskan, tak ada keluhan, satu kompor (nyala biru), tidak bisa lebih dari satu kompor; dan PGN menaikkan harga yang mencekik tanpa pemberitahuan. Sehingga, saat ini, pelanggan gas PGN harus membayar, minimal sekitar Rp 200.000.- atau lebih tinggi dari harga LPG 12 Kg. Nah. Apa penyebanya? Sekali lagi, entah lah!
Tapi, jika memperhatikan adanya 'kartel' inpor gas (beberapa waktu yang lalu, beredar video Presiden Jokowi yang 'geram' terhadap mereka yang suka inpor gas ), maka ada kemungkinan, mereka pun ikut 'bermain' sehingga harga gas untuk rakyat, seperti dalam tabung, ikut meninggi.
Jadi?
Memang ada upaya agar segenap rakya Indonesia menikmati 'gas murah,' tapi masih ada sejumlah kendala; namun usaha untuk itu, harus terus-menerus dilakukan. Jadi, saya setuju dengan Presiden Jokowi, sesuai video yang viral, bahwa membangun kilang gas, kurangi inpor. Tapi, menurut saya, harus ditambah dengan segera membangun pipa jaringan gas, basmi kartel tabung gas serta tidak peduli dengan pabrik-pabrik tabung gas.
Gas untuk rakyat, bukan untuk Konglomerat.
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini
