Bukti Pilpres Curang dari Hamparan Kosong

Curang dan Kecurangan pada Ranah Politik
Curang dan kecurangan yang awalnya hanya terjadi pada bidang bisnis dan interaksi sosial, agaknya telah dipergunakan pada ranah politik, kuasa, dan kekuasaan. Sehingga curang dan kecurangan hanya dimaknai sebagai menyalahgunakan kekuatan, kuasa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta kekuasaan.

Dengan pemaknaan seperti itu, dalam konteks 'demokrasi semu,' jika ada Pemilu, puluhan tahun terjadi di Indonesia, maka yang terjadi adalah kecurangan, bukan jujur, adil, bebas, rahasia. Namun, para pelaksana Pemilu dan mereka yang berkepentingan, pasti menolak adanya kecurangan.

[Lengkap tentang Curang dan Kecurangan, KLIK].

###

Agaknya orasi dan narasi curang serta kecurangan Pemilu, dari Kelompok Pendukung Prabowo (tanpa Sandi Uno) hanyalah untuk Pilpres. Mereka tidak berteriak yang sama tentang Pemilihan Anggota DPR, Propinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Pemilihan Senator. Entah apa penyebabnya.

Pastinya, untuk Pileg, suara PKS melonjak; secara persentasi melebihi PAN, Demokrat, dan Gerindra. Mungkin juga, keberhasilan PKS tersebut, menjadikan mereka kurang berseru tentang kecurangan Pemilu, (itu terlihat dari sebaran di Medsos. Elite PKS dan para pengikutnya, terlihat diam atau pun tidak berseru lantang).

Walau seperti itu, narasi Pemilu curang telah merambah dan bergaung ke berbagai penjuru. Dan seringkali para pendukung 'Pemilu Tidak Curang' menannggapinya secara santai, tidak serius, bahkan dengan lucu-lucuan.

Faktanya, seiring dengan tudingan Pemilu Curang, utamanya Pilpres, ada hal-hal menarik dari Kelompok Pendukung Prabowo. Misalnya,

• Djoko Santoso menyebut ada kecurangan yang TSM dan Brutal; tapi ia tidak tahu bagaimana caranya
• Tidak bisa menunjukan data dan metode perhitungan (quick count, exit poll, real count) yang berujung pada kemenangan mereka
• Hasil investigasi pewarta Kompas, ternyata di DPP Gerindra tidak ada perhitungan suara
• Lebih Lucu lagi, BPN meminta kopi C 1 Plano dari KPU. Lha, katanya punya data lengkap dan KPU melakukan kecurangan; kok minta ke minta?
• Terkait di atas, bisa bermakna BPN tidak memiliki data valid, cukup, dan memadai agar mendukung klaim kemenangan Prabowo-Sandi

Jika seperti itu, dari mana data yang mengatakan klaim kemenangan itu? Paling tidak ada foto, video, atau pun data lainnya.

Atau, mungkin saja, Kelompok Pendukung Prabowo membawa data imaginer dari Hamparan Kosong ke Dunia Nyata? Kemudian, data-data dari Hamparan Kosong itu, diolah menjadi fakta real atau nyata, walau cuma kata-kata. Selanjutnya, disebar sebagai 'kebenaran,' padahal semuanya hanya imajinasi megalomania.

Kembali ke narasi Pemilu (persempit di Pilpres) Curang. Sesuai dengan maknanya, curang dan kecurangan bisa dilakukan oleh siapa pun, sesuai kebutuhan, konteks, serta sikon tempat dan waktu.

Berdasarkan pengalaman saya, (hanya ikut Pemilu tahun 1977, Golput, Pemantau Pemilu, kemudian sejak 2012 rajin di area relawan, Pemilu, Pilkada, Dan Pilpres), semua Pemilu pra-1998 selalu tidak Luber Jurdil serta berbau curang; itu terjadi di mana-mana.

Nah, untuk mereka, terutama generasi yang lahir pada akhir 80an, 90an, dan awal 2000an yang membeo tentang Pemilu Curang, berdasar pengalaman bertahun-tahun, ini ciri-ciri Pemilu Curang.

1. Data daftar pemilih tetap yang kacau; misalnya salah jenis kelamin, tahun kelahiran, bahkan orang mati pun masuk DPT
2. Panitia Pemungutan Suara hanya dari kelompok politik tertentu; termasuk Badan Pengawas Pemilu
3. Mobilitas dan 'Petunjuk' dari aparat agar memilih Parpol tertentu
4. Pengarahan pejabat tinggi Negara dan ASN sebagi vote getter
5. Keberpihakan pemerintah dan Aparat Keamanan ke Organisasi atau Parpol Peserta Pemilu
6. Para saksi (termasuk orang-orang yang dinilai tidak pro-pemerintah) di TPS mengalami hambatan atau dibatasi mengakses hasil perhitungan suara
7. Perhitungan suara, hanya informal atau pun asal jadi; karena, sesuai dengan saya lihat sendiri, sementara perhitungan suara berlangsung, ada petugas yang berkeliling ambil form hasil suara; artinya, perhitungan suara yang sementara berlangsung menjadi tak berguna
8. Siapa pun dilarang protes mekanisme Pemilu; jika protes, maka dituduh melawan program dan kebijakan pemerintah
9. Hasil pemungutan suara, tidak terpublikasi secara terbuka; hasil Pemilu pun, misalnya orang-orang di Parlemen, banyak yang tidak dikenal pemilih
10. Rakyat hanya bisa menerima keputusan Pemerintah atau pun Parpol tentang siapa-siapa yang duduk di Parlemen.

Selain hal-hal di atas, sudah ada penetapan target suara di setiap wilayah pemilihan; sehingga apa pun hasil suara di TPS, tidak menjadi hasil yang dihitung atau dilaporkan ke Pusat. Dan masih banyak yang terjadi pada 'Pemilu Curang.'

###

Nah. Semuanya itu bisa terjadi pada konteks 'demokrasi semu,' di hampir di semua Negara yang dikuasai oleh Rezim Diktator, Pemilu hanyalah akal-akalan penguasa untuk memperpanjang kekuasaan. Oleh sebab itu, curang dan kecurangan adalah suatu keharusan.

Adakah ciri-ciri di atas terjadi pada Pilpres RI pada 17 April 2019? Sulit untuk menjawab bahwa semuanya itu (atau beberapa) terjadi.

Karena Pilpres kemarin, diawasi langsung oleh puluhan juta rakyat. Mereka melihat, menghitung, membuat video, take pictures, dan melakukan banyak hal agar semuanya berlangsung dengan baik, lancar, dan aman. Sehingga jika ada kecurangan, maka mudah diketahui, terdeteksi, dan terpublikasi.

Lalu, mengapa ada kelompok yang menyatakan Pemilu, tepatnya Pilpres, curang dan penuh kecurangan?

Jawabannya, kembali ke atas. Mereka menyebut Pemilu Curang dan Pilpres penuh Kecurangan berdasar data dan bukti dari Hamparan Kosong.

Opa Jappy | Indonesia Today