Gubernur Baru dan Pimpinan Bank NTT yang Baru

Oleh sebab itu, lanjut Amos, dengan mengganti pengurus yang baru entah dari luar atau dari dalam yang penting punya kemampuan yang teruji dalam bidang perbankan balk sebagai Dirut, Dirum dan komisaris demikian juga talon komisaris benar-benar orang yang berpengalaman di bidang perbankan bukan asal-asal pilih karena komisaris adalah sebagai pengawas yang tahu persis seluk beluk perbankan berlatar belakang pindidikan dan pengalaman.

Sementara itu, setelah hasil KRN yang 'rahasia' terbuka ke/pada publik, Keisha M Marthin, yang sementara menyelesaikan studinya di salah satu Sekolah Pasca Sarjana di Jakarta, menyatakan bahwa, "Terlihat bahwa mereka yang mendapat scoring dan value sebagai tertinggi serta terbaik, ternyata tidak diperhitungkan oleh VBL. 

Itu bermakna, fungsi KRN itu, hanya seperti festival atau pun jambore. Sehingga, apa pun hasilnya, yang menentukan penerima hadiah adalah Si Orang Penting atau pendana utama festival atau jambore."

Padahal, lanjut Keisha, "Satu dari lima fokus utama VBL adalah transparansi, lalu di mana transparansinya?" Justru, pada case Bank NTT, VBL telah melakukan 'penggelapan transparansi.

Ketika saya bertanya, KRN hanya beri rekomendasi, dan VBL punya hak menentukan; Keisha pun menjawab, jika seperti itu tak perlu ada KRN, silahkan VBL memilih sesuai selera dan human interes dia. 

Selain itu, menurut Nona Rote tersebut adalah, "Mudah-mudahan, apa yang terjadi dengan penggantian Komisaris dan Direksi Bank NTT, jauh dari Kolusi dan Nepotisme Politik." Nah.

Apa yang diungkapkan Amos, Keisha, berbeda dengan Hadi Djawas, pada salah satu percakapan virtual, menurut Hadi, VBL yang meminta orang Artha Graha masuk Bank NTT untuk membenahinya. Ketika saya bertanya, apakah ada unsur pertemanan, Hadi pun tak bisa menjawab dengan pasti. Berbeda dengan Gidion, Amos, Keisha, Hadi, 

Max Nggadas, praktisi perbankan dari Bank Capital, ketika diminta pendapatnya melalui jaringan percakapan virtual, mengatakan bahwa,

"Menurut saya sebaiknya Bank dilihat sebagai Korporasi. Namun memang penunjukan BOD dan BOC adalah hak pemilik saham atau PS. Mengingat BPD tepatnya Bank NTT, adalah bank yang PS nya adalah Gubernur, Walikota Bupati maka pengaruh politisnya juga tinggi. Sehingga mungkin bisa mencegah hal ini maka proses perekrutan diambil dari orang-orang yang punya kapasiatas dan kapabilitas yang baik.

Ambil dari orang yg memiliki track record yang baik dan teruji mengingat kekhasan dari Korporasi Bank itu sendiri. Pengaruh PS khususnya PSP yaa, pastinya iya. Yang penting orang yg dipilih memiliki kriteria seperti diatas. Jadi Kemampuan, Track Record dan Integritas. Khusunya bagi kami Bankir, kata Integritas seolah menjadi inti dari semua disamping Track Record secara komperhensif."

Mungkinkah Bank NTT atau pun semua Bank Daerah di Indonesia bebas dari kepentingan politik dan politis para pejabat Pemda? Beta sudah bertanya kepada sejuta rumput dan alang-alang, tapi tiada jawaban yang pasti. Jadinya, Silahkan anda menyimpulkan.