Tren Internasional Administrasi Pemilihan Umum

Pada masyarakat yang telah mapan demokrasinya, petugas pemerintahan di tingkat nasional dan lokal mengurusi administrasi pemilu; sementara peradilan biasa mengurusi perselisihan yang terjadi; karena mereka telah memiliki tradisi keadilan dan netralitas dan dipercaya para pemilih. 

Dalam masyarakat yang demokrasinya baru muncul, pada pihak yang lain, terdapat tren yang terus meningkat untuk membentuk komisi pemilihanumum yang independen. Ini dipandang sebagai langkah penting untuk membentuk tradisi independen dan ketidakberpihakan, seperti juga halnyamembangun kepercayaan para pemilih dan partai-partai terhadap proses pemilu.

Kebanyakan negara dengan demokrasi baru pada masa sekarang telah mengadopsi komisi pemilihan umum independen. Kontribusi positif dari komisi ini pada situasi sulit atau transisi dapat dilihat, misalnya, selama pemilihan parlemen di Bangladesh pada tahun 1991, dan pemilihan presiden di Ghana pada tahun 1992, seperti juga pada pemilihan umum demokratis pertama di Namibia, Afrika Selatan dan Mozambik.

Afrika

Kecenderungan di Afrika, khususnya di Afrika bagian selatan, adalah menuju pada pembentukan komisi pemilihan umum yang independen, yang memiliki variasi dalam derajat otonomi pada terminologi hubungan mereka dengan pemerintah yang berkuasa (misalnya di Afrika Selatan, Namibia, Ghana, Malawi, Maritius, dan Mozambik).

Asia

Komisi pemilihan umum independen telah berdiri lama di beberapa negara demokratis di Asia, termasuk India dan Srilanka. Masyarakat yang baru mulai memasuki tahapan demokrasi seperti Thailan dan Filipina, juga mengikuti rute untuk membentuk sebuah komisi pemilihan umum yang independen.

Negara-negara Persemakmuran

Negara-negara persemakmuran seperti Australia, Canada dan India seperti juga sejumlah negara persemakmuran di Afrika cenderung mengadopsi komisi pemilihan umum yang independen sebagai sarana untuk mengurusi administrasi proses pemilihan umum mereka.

Negara-negara Eropa Timur

Hungaria, Slovenia, Rumania, Polandia, Cekoslovakia dan Bulgaria, semua membentuk komisi pusatuntuk pemilihan umum transisi yang terjadi pada tahun 1989 dan 1990. Rusia juga dapat ditambahkan dalam daftar ini.

Amerika Latin

Di negara-negara Amerika Latin telah ada sejarah panjang administrasi pemilihan umum yang di masa lampau mengalami reformasi serupa di Spanyol. Akibatnya, pengaruh dari negara koloni dalam praktek administrasi pemilihan umum, secara umum, telah dibatasi dan mengarahkan pada pengembangan yang luas di dalam pendekatan-pendekatan yang ada. Lebih lanjut, liberalisasi sistem politik dalam dekade terakhir mengarahkan pada perubahan substansial sistem pemilihan umum dan reformasi pemilihan umum utama.

Kasus spesifik mencakup Nikaragua dan Costa Rica dimana wewenang pemilihan umum nasional memiliki status sebagai "pilar keempat" dalam pemerintahan. 

Di Argentina, Brasil, Cili, dan Uruguay, badan legislatif mendelegasikan pelaksanaan pemilihan umum kepada sebuah lembaga independen, tetapi bekerja didalam pengawasannya.

Di Panama, lembaga pemilihan umum memiliki otonomi penuh untuk mengurus anggarannya sendiri ketika dana telah dialokasikan oleh lembaga eksekutif dan disetujui oleh lembaga legislatif. 

Anggaran untuk kebanyakan lembaga pemilihan umum ini disiapkan untuk mencakup seluruh biaya operasi, kadangkala dikaitkan dengan pendaftaran permanen dan untuk melaksanakan pemilihan umum secara periodik. Wewenang budget biasanya mengisyaratkan persetujuan dari eksekutif.

Di Mexico, sebuah lembaga pemilihan umum yang permanen, Institusi Pemilihan Federal (IFE), didirikan untuk mengorganisir proses pemilihan umum nasional; badan kedua, Federal Electoral Tribunal, menengahi keluhan-keluhan pemilihan umum. Sebagai tambahan, jaksa khusus yang independen untuk menghukum kejahatan-kejahatan pemilihan umum (mulai dari ekses pengeluaran untuk kampanye sampai pada intimidasi atau pembelian suara) juga diciptakan.

Eropa Barat

Kebanyakan negara-negara Eropa Barat meletakkan administrasi pemilihan umum dalam sebuah kementerian, biasanya kementerian dalam negeri; sebuah departemen yang permanen dalam kementerian didirikan untuk mengurus pemilihan umum. 

Pada kebanyakan negara-negara ini, organisasi dan sumber daya dari partai-partai yang telah mapan memperbolehkan mereka untuk melaksanakan monitor yang canggih dan detil untuk memastikan ketidakberpihakan dari administrasi dalam proses pemilu.

##

Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka model yang paling efektif tergantung pada kematangan relatif dari sistem politik nasional. Pada kasus-kasus dimana administrasi pemilihan umum pada masa lampau di bawah kendali pemerintahan satu partai atau sistem otoriter tanpa oposisi, kepercayaan pemilih tampaknya akan bermunculan bila wakil wakil dari partai oposisi atau nominator tergabung dalam administrasi pemilu; atau jika komisi tersebut kelihatan independen dari pengaruh pemerintah dan politik.

Proses penunjukkan komisioner juga penting dan harus saling terbuka dan keterlibatan sebanyak mungkin. Juga, adopsi dari tipe administrasi pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip internasional tidak, secara sendirinya, cukup untuk memastikan adanya proses yang bebas dan adil.

Pengawasan mesti dilakukan untuk memastikan kredibilitas dari implementasi dan administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan petugas-petugas pemilihan umum yang tidak berpihak dan/atau independen dan persepsi dari kontestan pemilihan umum dan pemilih bahwa mereka (petugas) adalah demikian adanya. Ketika ketidakberpihakan dipertanyakan, komisi pemilihan umum dan badanpemeriksa yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai kepentingan politik mungkin akan membantu dengan adanya komposisi yang seimbang.

Administrasi, sebuah sistem cehck and balance, dimana komisi pemilihan umum menjadi subjek pemerikasaan legislatif yang independen, badan hukum dan pengawasan, akan meningkatkan kredibilitas dari proses tersebut.

Sifat alami proses pemilihan umum

Ada beberapa hal mengenai proses pemilihan umum, baik politis maupun praktis, yang harus terus diingat dalammempertimbangkan tipe dan lokasi lembaga pemilihan umum :

• pemilihan umum adalah peristiwa nasional dan lokal. Pemilihan Umum menuntut usaha tertentu agar dapat tersebar luas di seluruh daerah dalam negara tersebut.
• Pemilihan umum haruslah mudah diakses oleh semua orang. Administrator harus memahami dan memenuhi tugas ini.
• Pemilihan umum adalah proses dengan tensi tinggi. Sesaat ketika waktu pemilihan umum ditetapkan, administrasi pemilihan umum terlibat dalam kerja-kerja yang dipenuhi oleh serial tenggat waktu; hukuman politik akibat tenggat waktu yang dilewati adalah berat, baik kepada administrator pemilihan umum maupun kepada pemerintah.
• Pemilihan umum adalah taruhan yang mahal. Kredibilitas pemilihan umum berkaitan dengan stabilitas nasional, dan pemenang maupun pecundang dalam pemilihan umum terikat dengan kekuatan partai politik. Pada kebanyakan situasi pasca konflik,  pemilihan umum dapat menjadi bumerang bagi terulang kembalinya kekerasaan.
• Pemilihan umum adalah mahal. Administrator pemilihan umum  membutuhkan sejumlah kemampuan dana secara ekonomis, efisien  dan tanpa penipuan.
• Pemilihan umum adalah peristiwa periodik. Pemilihan umum nasional biasanya berlangsung dalam interval waktu yang cukup panjang. Pada saat pemilihan umum dibutuhkan tenaga paruh waktu yang banyak dan kemudian harus diciutkan kembali pada masa tenggang antar pemilihan umum.
• Administrator pemilihan umum haruslah lebih berorientasi publik daripada fungsi-fungsi pemerintahan lainnya
• Administrator pemilihan umum harus terspesialisasi. Tidak ada fungsi pemerintahan lainnya yang mirip dengan fungsi persiapan pemilihan umum (kecuali mungkin persiapan perang). Ia harus memobilisasi puluhan ribu orang pada sebuah jadwal yang ketat. Ia juga harus memindahkan beribu-ribu formulir, suplai, dan peralatan ke ribuan lokasi ke seluruh negeri. Demarkasi batas wilayah, regristrasi pemilih, dan banyak lagi wewenang pemilihan umum dalam tugas tugas teknik lainnya, adalah juga pekerjaan yang terspesialisasi. Siapapun yang menjabat sebagai administrator pemilihan umum haruslah pertama-tama meyakinkan bahwa organisasi dan pelaksanaan pemilihan umum adalah benar; kegagalan untuk memenuhi tugas atau aktivitas yang paling gampang pun tidak saja akan berakibat pada kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga dapat mengacaubalaukan persepsi publik tentang kompetensi dan ketidakberpihakan dari administrator pemilihan umum tersebut.
• Administrator pemilihan umum juga harus dapat menyeimbangkan tuntutan kebanyakan masyarakat dengan hak-hak individu terutama pada mereka yang termarginalisasi dan yang cacat.
• Pemilihan umum harus memperlihatkan bahwa di dalamnya terdapat kepentingan yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama sebagai tandingan dari keberadaan kepentingan kelompok tertentu.
• Proses pemilihan harus dapat diprediksi, diatur dalam hukum yang dapat dimengerti oleh umum dan dapat diterapkan secara universal.
• Pemilihan umum pada akhirnya menjadi usaha pembentukan bangsa dan bukan malah jadi pemecah belah bangsa.

Semoga Bermanfaat

Opa Jappy | Komunitas Indonesia Hari Ini

Note: Beberapa Bagian Tulisan di atas Merupakan Adaptasi dari Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators. Editor: Peter Harris dan Ben Reilly