Pertemuan Tahunan (gabungan) Dana Moneter Internasional - Bank Dunia 2018 (akan) dilakukan di Indonesia, khususnya di Bali. Perhelatan yang berlangsung 8 - 14 Oktober 2018 itu merupakan  pertemuan 'Lembaga Keuangan Internasional yang paling berpengaruh di Dunia; sehingga banyak negara menginginkan dilakukan di negeri mereka. Indonesia, termasuk salah satu negara menginginkan hal tersebut.
Niat Indonesia tersebut, dengan proses panjang, sejak tahun 2013/2014, melalui Menteri Ekonomi pada masa itu (era presiden Susilo Bambang Yudhoyono), Chatib Basri. Menurut Basri, "Bersama Bank Indonesia , pemerintah mengajukan diri menjadi tuan rumah pertemuan tahunan September 2014. Prosesnya tidak mudah, bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Oktober 2015, [@ChatibBasri]."
Juga menurut Chatib, "Memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan besar itu bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya tentu selalu didiskusikan dengan SBY yang masih menjadi presiden saat itu. Cara pengajuannya sama seperti pelaksanaan APEC atau Asian Games. Indonesia tentu ingin berperan memasukkan agendanya dalam kebijakan ekonomi global demi kepentingan Indonesia, seperti juga ketika kita menjadi tuan rumah APEC 2013. Apalagi Indonesia angggota G-20."
Catatan Negatif Oposisi
Kini, 2018 atau tiga tahun kemudian, terlaksana pertemuan Dana Moneter Internasional - Bank Dunia 2018 di Bali. Lalu, apa yang salah sehingga ditanggapi negatif ole sejumlah Politisi Oposisi dan Anti Pemerintah?
Secara umum, mereka (para Oposisi dan Anti Pemerintah tersebut) menyatakan bahwa, 'Lebih baik pemerintah fokus pada penanganan bencana'; dan menunda penyelenggeraan pertemuan IMF dan Bank Dunia. Selain itu, (juga menurut mereka), anggaran untuk persiapan pertemuan tersebut dialihkan untuk korban bencana.
Bahkan, menurut Tim Prabowo, Pertemuan Tahunan IMF - Bank Dunia adalah ajang untuk bermewah-mewah, dan tidak menampakkan empati terhadap masyarakat yang mengalami bencana; apalagi IMF pernah mempersulit Indonesia kala krisis 1997-1998 dengan meminjamkan uang yang merupakan utang untuk keluar dari krisis, (Kompas.com)
Oposisi Politik
Entah sejak kapan kata 'oposisi' hanya terpakai, terpaksa, dipergunakan, dimaknai, serta dihubungkan dengan ranah politik. Padahal, secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.
Politik juga merupakan kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu).
Dalam frame politik itulah, maka oposisi dimaknai sebagai kelompok (utamanya Politisi dan Partai Politik di Parlemen) yang tidak memiliki kekuasaan dan kedudukan di Pemerintah dan Pemerintahan (misalnya di Kabinet).
Kemudian, oposisi hanya dimaknai sebagai orang, kelompok, Politisi, dan Parpol yang menentang dan mengkritik pendapat, kebijaksanaan, dan kebijakan politik pemerintah. Dengan itu, oposisi mengalami 'pengkerdilan' makna sebagai sikap asal kritik, menentang, dan melawan kebijakan pemerintah, (Sumber klik)
##
Berdasarkan hal-hal di atas, saya jadi mengerti 'jika oposisi gagal paham' terhadap pertemuan IMF dan Bank Duna di Bali; sebab, bagi mereka tak ada satu pun yang baik pada pemerintah. Apalagi, jika dihubungkan dengan kampanye menjelang Pilpres RI Tahun 2019.
Momen kampanye seperti sekarang ini, terlihat unik dan penuh lucu-lucu politik, sehingga nampak sebagi arena komedi dengan panggung maha luas dan besar. Bayangkan saja, ketika salah satu pasangan Capres/Cawapres melakukan eduakasi politik kepada rakyat serta menunjukkan prestasi dan keberhasilan.
Sementara pasangannya lainnya, hanya sibuk dengan mencela, mengkritisi tanpa solusi, serta menolak apa pun yang (telah) dilakukan lawan politik. Bahkan tentang transportasi ke area bencana pun, dikritisi serta dituding sebagai pencitraan dan gunakan fasilitas negara. Dengan cara-cara seperti itu, bagaiaman mungkin rakyat atau calon pemilih mendapat suatu keseimbangan informasi tentang kualitas capres dan cawapres?
Jadi?
Untuk pasangan Capres/Cawapres yang suka mengkritik, menuding, dan menuduh, ada baiknya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Artinya, saatnya, sekarang, kalian tunjukkan prestasi (yang bukan hoaks dan janji palsu) kepada rakyat; bangun simpati rakyat dengan cara cerdas dan bermartabat.
Dan, kepada pasangan yang menjadi sasaran kritik, tuduhan, dan tudiingan, tak perlu reaksi yang berlebih, sebab tak ada gunanya; lanjutkan kerja, kerja, dan kerja.
Opa Jappy | Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi - IHI MJ Â
