Krisis "Politik Leader" di Indonesia

Tentang Politik

Politik (Indonesia), politic (Inggris) adalah padanan politeia atau warga kota (Yunani, polis atau kota, negara, negara kota); dan civitas (Latin) artinya kota atau negara; siyasah (Arab) artinya seni atau ilmu mengendalikan manusia, perorangan dan kelompok.

Secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politiknya semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir. Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteratuaran dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.

Dengan demikian, politik adalah kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu).

##

Dengan makna politik seperti di atas, maka politik membutuhkan (dalam politik dibutuhkan) orang-orang yang memiliki kemampuan serta ketrampilan mempengaruhi orang lain melalui orasi dan narasi. Itu yang benar. Tapi, di Indonesia, kemampuan dan ketrampilan tersebut harus juga dipadukan dengan kekayaan atau uang) sebagai tangga untuk mencapai kedudukan puncak di Parpol.

Dengan cara atau model seperti itu, maka politisi (serta aktivis politik) bagus, namun pas-pasan secara ekonomi, tidak pernah mencapai top leader daalam/di Parpol. Padahal, di/pada ranah politik dan Parpol sangat dibutuhkan, apa yang disebut, Politic Leader/s.

Tentang Politics Leader

Sederhananya, politic leader adalah seseorang atau politisi yang memiliki pengaruh kuat ke semua lini, teladan dalam kepemimpinan, kecerdasan dalam interaksi sosial dan politik. So, Politic Leader adalah seseorang yang bertumbuh dan aktif (sejak dini) di Parpol. Politic Leader muncul atau ada karena karena pengkaderan serta proses politik. 

Ia adalah orang atau politisi yang menjadi teladan, kiblat, inspiratif pada sesamanya, di dan dalam Parpol, bahkan pada area publik atau masyarakat luas" Selanjutnya, semua Parpol membutuhkan Politic Leader yang muncul dan bertumbuh atau melalui proses pengkaderan (di/dan oleh Parpol), bukan dari datang dari hamparan kosong atau pun dari luar Parpol atau Golkar.

Dengan demikian, seluruh Parpol yang ada di Negeri ini harus memiliki, setidaknya, sejumlah orang atau politisi berkriteria Politic Leader. Mereka, para Politic Leader/s, itulah yang sejatinya menjadi anggota Parlemen, Senator, atau pun top pimpinan di/pada Parpol. Itu yang seharusnya terjadi; namun faktanya tidak seperti itu.

Krisis Politic Leader

Kita, anda dan saya, pernah mengalami atau berpengalaman dengan Parpol pada Era Orla, Orba, Pasca Orba? Ya, pada masa itu, ada ratusan Parpol, kemudian menjadi 10 pada Pemilu 1971, dan setelah itu, tersisa Golkar, PPP, dan PDI/P. Kini, muncul lagi sejumlah Parpol baru menuju Pemilu 2019. Parpol-parpol baru tersebut, bisa disebut, kebanyakan adalah 'turunan' dari Golkar, PPP, dan PDI/P. Mereka terbentuk dan dibentuk karena berbagai alasan, terutama karena sentimen idiologi, golongan, etnis, agama, dan juga faktor pendanaan. Dengan demikian, apakah mereka bisa disebut Politic Leader/s? 

Timbul tanya, "Apakah semua Parpol tersebut, utamanya yang (akan) mengikuti Pemilu 2019 memiliki dan dipimpin oleh Politic Leader?"  Sulit untuk menjawab dengan pasti. Namun, jika melihat kriteria Politic Leader dan adanya sejumlah politisi (termasuk Pimpinan Parpol, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang ditangkap KPK karena korupsi, maka bisa dipastikan bahwa, di Indonesia kekinian, Parpol mengalami krisis Politic Leader/s.

Dalam artian, mereka, para politisi tersebut, walau sudah mencapai suatu kedudukan politik di/dalam Masyarakat, Pemerintah, Parlemen, bahkan sebagai Kepala Daerah, tidak menunjukkan diri sebagai seorang (atau pun seseorang) yang berteladan, insipiratif, serta memberi pengaruh baik karena kedudukan serta jabatannya. Dan itu juga bermakna, sebagai seorang politisi, ia atau mereka tidak mampu atau bisa disebut sebagai Politic Leader/s yang memperjuangkan aspirasi politik (dari) pemilihnya.

##

Berdasarkan hal-hal di atas, beberapa hari atau bulan ke depan, ketika persiapan serta Kampanye (dalam rangka) Pemilu Legislatif 2019, rakyat atau mereka yang telah memiliki hak untuk memilih, perlu memperhatikan (dengan saksama, jelas, detail) siapa-siapa yang menawarkan diri untuk dipilih sebagai Anggota Parlemen. Perhatian, bahkan mengetahui latar belakan serta seluk beluk giat dan gerakan politiknya, tersebut perlu dilakukan agar tidak salah  memilih orang atau 'orang yang salah' pun dipilih sebagai 'Wakil Rakyat.'

Dengan itu, pada/melalui Pemilu 2019, kita, anda dan saya, hanya memilih mereka yang selama ini telah menjadi politic leader/s;  mereka yang telah melakukan gerakan-gerakan untuk advokasi publik, membela kempentingan rakyat, serta memiliki intergitas, sera rekam jejak (nyaris dan minimal) tanpa cacad pada hidup dan kehidupan sosial, politik, budaya, serta bermasyarakat.

Opa Jappy | Pendiri Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi