Jika Membatalkan Pilkada oleh DPRD, SBY [akan] Diingat Sebagai Presiden yang Mendengar Aspirasi dan Suara Rakyat

kompas.com

SUPLEMEN

Partai Demokrat, saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun.  Rakyat sudah terbiasa

Ini juga segaris dengan sistem presidensial, presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer, pemimpin, apakah perdana menteri atau jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen karena rakyat memilih parlemen.

Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung

Kenyataannya, dalam 10 tahun ini pula banyak ekses yang terjadi dalam pemilihan bagi gubernur, bupati, ataupun wali kota. Dalam pilkada, misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politic, ataukah penggunaan uang yang lain.

Kalau saya pribadi, yang telah memimpin selama 10 tahun ini, kalau dulu kita ingin melaksanakan pemilihan secara langsung, ya itulah yang mestinya kita jaga. Akan tetapi, tidak boleh ya sudah itu saja, ada kok kelemahannya. Itu yang kita perbaiki secara fundamental. Itu yang Demokrat sedang pikirkan sekarang ini. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami memiliki posisi yang tepat."

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kejutan; kata yang tepat, untuk pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, SBY, yang menyatakan bahwa, "Jika Demokrat setuju dengan pilkada langsung, jelas peta DPR berubah. Pendukung pilkada langsung akan memenangkan voting. Rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung; sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya, ... (kompas.com)".

Tentu, walau Mendagri katakan bahwa itu bukan suara resmi pemerintah, penyataan tersebut tetap saja dinilai sebagai "suara resmi pemerintah" dan suara resmi Partai Demokrat.

Dampak lain dari pernyataan SBY, membuat repot parpol Koalisi Merah Putih; misalnya PPP menyatakan bahwa, "Politik Pak SBY kita tahulah, memang begitu.  Dia selalu tentukan sikap di saat-saat situasi akhir. Tekanan publik itu kan patut kita pertanyakan. Tekanan dari orang yang tidak jelas juga, ... ." Bisa jadi, tanggapan miring seperti itu akan muncul dari parpol pendukung Pilkada oleh DPRD yang lain.

Lebih jauh, pernyataan SBY (dan juga Demokrat) tersebut, tentu saja berdampak pada perimbangan kekuatan pendukung Pikada Tak Langsung dan Pilkada Langsung; lihat image, dari kompas.com

Suara Demokrat di Parlemen, jika voting, maka  pendukung pilkada langsung di DPR = 287  dan pendukung pilkada oleh  DPRD =  273.

Great, ....!!

Tanggapan publik

Lepas dari kelebihan dan kekurangan Pemerintah SBY selama ini, pernyataan SBY, di hari-hari terakhir masa jabatannya, justru membawa kesejukan dan angin segar alam demokrasi di Tanah Air. Beberapa rekan dari kalangan akademisi, menyatakan bahawa, "Ko' baru sekarang, SBY mendengar teriakan rakyat'!? Tapi tak apalah, lebih baik terlambat, walau cuma satu hal, daripada tidak ada sama sekali, ..." Selain itu, terutama di media sosial, beberapa posting status, terutama daripara "anti SBY,"  memandang bahwa, sisa hari-hari memerintah, SBY tak mau meninggalkan hal-hal yang bisa menyakiti hati rakyat.

Memang, pernyataan SBY (sebgai pribadi dan Ketum Demokrat) tersebut, belum terasa atau terlihat hingga di bahsan serta rapat-rapat di Gedung Parlemen; publik masih menenanti tanggal 25 Spetember 2014, ketika RUU tersebut akan menjadi UU. Publik menanti, apakah pernytaan SBY menjadi garis politik atau berdampak pada anggota DPR yang berasal dari Demokrat.

Mungkin berat. Namun, jika melihat manuver SBY, yang beberapa kali "mengambil alih" keputusan atau Koalisi Merah Putuh dari Prabowo, maka suaranya, bisa jadi sangat berpengaruh dan berdampak yang cukup signifikan.  Apalagi, jika anggota parlemen asal Golkar, yang masih cinta Jusuf Kalla, berhasil ditenangkan oleh JK. Sama halnya dengan anggota parlemen dari Parpol yang kini kader-kadernya "berlomba mengundurkan diri," mereka akan berpikir panjang, "kehilangan Kepala Daerah" atau memuaskan hasrat permusuhan dari Koalisi Mereh Putih yang tidak jelas serta semakin tidak jelas apa yang diperjuangkan mereka.

Apa pun itu reaksi terhadapnya, SBY sudah berada di jalan yang benar, Ia mendengar aspirasi publik.

Opa Jappy - Sekitaran Pasca Sarjana - Universitas Pancasila, Jakarta Pusat