Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dua hal itu tadi yang saya sampaikan. Dan kita berharap semua juga media terutama, menyampaikan hal-hal yang obyektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Kita berharap media menyampaikan hal-hal yang objektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Pernyataan Presiden tersebut mendapat aneka tanggapan dari publik; salah satunya adalah tulisan bagus dari Fa'di Nararya, Membedah Pernyataan "Normatif" Jokowi
Peringatan dari Presiden tersebut, ternyata juga ditindaklanjuti oleh KPK; Ketua KPK Abraham Samad kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko, agar TNI menjaga KPK, Gedungnya, orang-orangnya, dan semuanya dari "serangan" Polri.
Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya,
"TNI menyiapkan pasukan. Jadi, kita dalam rangka melindungi KPK supaya tak terjadi gesekan seperti itu. Semua dilaporkan ke Presiden.
TNI bukan bermaksud mencampuri urusan KPK dan Polri. Kehadiran prajurit TNI yang mengamankan gedung KPK bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena itu, TNI tidak mencampuri urusan penegakan hukum yang sedang diproses kedua institusi tersebut.
Hanya saja, TNI merasa ikut tergerak untuk menjaga keutuhan negara. Pun kalau biasanya polisi meminta bantuan TNI ketika mengamankan, misal pilkada atau pemilu, pihaknya juga siap. Itu lantaran TNI memandang Polri maupun KPK sebagai sesama institusi yang perlu dijaga.
KPK khawatir dengan polisi, jadi kita ke sana. Bukan melindungi dari serangan polisi, TNI hanya menjalankan pencegahan. TNI tidak mau gesekan KPK dan Polri terjadi, itu akan mencemarkan nama baik pemerintah dan polisis juga.
