Mencermati dinamika perubahan dunia, global, regional dan lokal, maka kebijakan apakah penenggelaman kapal asing yang melanggar daerah tangkapan nelayan lokal oleh nelayan asing dilanjutkan atau diberikan kepada nelayan dalam rangka untuk menghindari benturan akibat "fishing ground conflict".
 Atau ketidaksanggupan kita mengelola ZEE bahkan bagaimana upaya kerja bersama kita membumikan deklarasi Juanda bukan hanya sekedar pengakuan internasional tetapi betul betul sebagai negara yang berdaulat yang disegani dunia internasional, ini tergantung dari mana kita memandangnya.Â
Ada plus minusnya karena setiap kebijakan pasti ada dampaknya, persoalannya bagaimana kita meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif setiap kebijakan yang diambil yang penting ada semangat kita untuk berubah, berbuat dan serius/komitmen untuk kesejahteraan masyarakat/nelayan serta mewujudkan NKRI yang berdaulat disegani negara-negara yang sering melakukan pelanggaran pengambilan sumber daya kelautan.
Baik ikan, biota dan bisa jadi migas di daerah ZEE dan areal ALKI. Tindakan penenggelaman kapal juga hasil kerja bersama lintas sektoral yang terkait dalam Satgas 115.
Tanggapan saya atau solusi bagaimana kedepan :.
1. Tahun 2025 Indonesia mempunyai target birokrasi yang berkelas dunia, untuk itu mari kita siapkan sistem untuk pencegahan "illegal fishing" dan sumber daya kelautan lainnya bahkan migas mulai dari hulu.Â
Apabila kita mengenal yang namanya "disruption" melalui buku Rhenald Kasali bagaimana dibangun sistem birokrasi yangg out of the box tidak linear sekelas "disruption" tanpa melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, dalam buku tersebut dicontohkan "Desrupttive Bureaucracy" hal 370 ala Bupati Banyuwangi;
2. Kalau kita belajar dari model peradaban Uber bahwa perbedaan dunia lama dan dunia baru (peradaban Uber) sebagai berikut :
Dunia Lama bercirikan :
a. Time series dan LINEAR;
b. Owning Economy (ekonomi) memiliki, menguasai, integrasi)
