Mohon tunggu...
Olivia Armasi
Olivia Armasi Mohon Tunggu... Mengurus Rumah Tangga -

Peduli politik itu peduli terhadap sesama..... Nulis itu sulit, merangkai kata itu susah.... Mantan pelajar yang sedang belajar membaca, belajar komentar & belajar menulis..

Selanjutnya

Tutup

Politik

Sesat Pikir Jurus Kepret untuk Kepentingan Bangsa, Senaif Itukah Presiden Kita?

10 Maret 2016   16:31 Diperbarui: 14 Maret 2016   07:59 402
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Rizal Ramli liburan bersama James Riady Lippo Group (indonesiana.tempo.co)"][/caption]Tidak henti-hentinya pembentukan opini serta penyesatan melalui media serta artikel-artikel di media warga. Pembenaran kegaduhan demi kegaduhan yang diciptakan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli, katanya untuk kepentingan serta kebaikan bangsa Indonesia.

Presiden adalah panglima tertinggi TNI, mempunyai kekuasaan konstitusional atas Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk kepentingan negara ada Lembaga-lembaga yang bisa diminta bantuannya seperti BIN, BPKP, BPK, KPK dan PPATK.

Pertanyaan sederhana menggunakan nalar, akal sehat dan logika. Mengapa Presiden repot-repot memberi tugas khusus kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk melakukan kepretan-kepretan kepada wakil presiden dan kolega menteri di kabinet kerja? Yang katanya “kepretan” itu bermanfaat untuk merubah budaya koruptif. Kepretan itu berujung konyol mendeligitimasi kewibawaan presiden sendiri. 

Fadli Zon : "Mau ikut penyelesaian konflik Iran-Arab, ngurus menteri aja enggak becus," ucap Fadli, pada acara diskusi "Menteri Ribut Bikin Ribet, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3). (sumber)

Dwi Ria Latifa : Dwi heran, semestinya keributan terjadi antara pemerintah dengan DPR. Keributan antar menteri yang sering terjadi membuat rakyat kebingungan. 'Rakyat Bingung, Komandannya Mana'. (sumber)

Fahri Hamzah salahkan Jokowi : "Kalau (kabinet) kelihatan tidak firm (solid bekerja) orang (investor) enggak berani. Kalau begini akan terjadi pelambatan ekonomi," kata dia, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016). (sumber)

Pilihan Blok Masela dilaksanakan Offshore maupun onshore belum diputuskan oleh Presiden tapi Menko Rizal Ramli begitu lancang mengumumkan mengatasnamakan Pemerintah RI, Blok Masela akan dilaksanakan onshore .

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat (on shore). (sumber)

Pernyataan Rizal Ramli yang mendahului keputusan presiden, membuat presiden sangat tidak happy.

Johan Budi : "Sampai saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan kilang Blok Masela apakah offshore atau onshore. Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela," dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara. Dia mengatakan, Presiden akan meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rizal. (sumber)

Dalam kasus-kasus sebelumnya. Menko Kemaritiman mengambil langkah-langkah tidak sewajarnya. Seperti kasus Pelindo II Menko RR mohon doa restu Megawati.

Setelah Bertemu Mega, Rizal Ramli Didukung PDIP 'Ngepret' Pelindo II (sumber)
Apa Urusan Rizal Ramli Bertemu Megawati? (sumber)

Seandainya tujuan presiden agar tidak terjadi korupsi pada proyek-proyek atau investasi skala besar. Tidak bisakah Presiden dengan kekuasaan dan kewenangannya memerintahkan kejaksaan, kepolisian sesuai dengan tupoksi kementrian lembaga untuk mengawasi, mengawal, mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi serta kongkalikong antara wapres dan menteri-menteri terkait?

Demi kepentingan bangsa dan negara, tidak bisakah presiden meminta bantuan KPK dengan kewenangan penyadapannya untuk menyadap para pihak terkait proyek-proyek besar yang berpotensi korupsi & merugikan negara?

Apakah benar? Presiden memberi tugas Menko Kemaritiman Rizal Ramli bertindak menjadi jaksa, polisi, KPK sekaligus Hakim. Me-“ngepret” wapres dan menteri kabinet kerja. Tidak percayakah presiden terhadap aparat-aparat penegak hukum negara, hingga harus meminta bantuan pendekar rajawali dengan jurus ngepret. Seperti preman kampung yang bikin onar? Senaif itukah presiden kita?

Ada lembaga, prosedur, mekanisme dan wahana rapat kabinet untuk berdebat antar menteri yang berbeda pendapat. Keputusan terakhir ada di tangan Presiden. Dipublikasikan oleh presiden sendiri atau melalui juru bicara.

Tidak perlu kecerdasan dan IQ tinggi menyimpulkan. Siapa yang lebih dulu menyerang, siapa yang membela diri, siapa yang sengaja membuat onar, mempermalukan & mendeligitimasi Presiden Republik Indonesia. Entah untuk kepentingan apa dan siapa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun