Mohon tunggu...
Olivia Armasi
Olivia Armasi Mohon Tunggu... Mengurus Rumah Tangga -

Peduli politik itu peduli terhadap sesama..... Nulis itu sulit, merangkai kata itu susah.... Mantan pelajar yang sedang belajar membaca, belajar komentar & belajar menulis..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Evaluasi Tindakan & Strategi KPK dalam Pemberantasan Korupsi

3 Januari 2016   01:37 Diperbarui: 3 Januari 2016   08:34 2362
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Untuk pencegahan penyalahgunaan belanja rutin, KPK perlu belajar dari Pemprov DKI yang melakukan e-budgeting, ketentuan transaksi non tunai, belanja menggunakan e-katalog. Dengan teknologi, maka potensi penyimpangan anggaran yang dilakukan kongkalikong antara eksekutif & legislatif lebih mudah terpantau.

Untuk tugas dan wewenang monitoring penyelenggaraan Pemerintahan, KPK perlu membuat/merancang sistim atau mendorong Pemerintah membangun sistim berbasis teknologi informasi yang seragam seluruh pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat hingga daerah.

Meningkatnya Anggaran Pembangunan Infrastruktur & Dana Desa berakibat Potensi Tindak Pidana Korupsi semakin meningkat

Tantangan kedepan potensi TPK lebih beragam. Fokus pemerintah membangun infrastruktur, digelontorkannya anggaran Dana Desa masing-masing mendapatkan 1 milyar lebih tiap-tiap desa, Dana swakelola yang dikelola sekolah-sekolah. Otomatis menimbulkan potensi tindak pidana korupsi yang semakin meningkat.

Sudah saatnya masing-masing lembaga penegak hukum bersinergi bukan saling merasa paling berwenang, tidak saling berlomba-lomba tampil di media karena berhasil melakukan penindakan. Penindakan korupsi bukan untuk mencari kredit poin prestasi serta promosi jabatan akan tetapi sebagai aparat hukum memang seharusnya mempunyai semangat dan kewajiban membangun negara melalui pemberantasan korupsi.

Melihat figur-figur komisioner yang baru seharusnya ada secercah harapan. Pengalaman Agus Raharjo mengelola LKPP bisa di aplikasikan pada tugas Pencegahan. Pengalaman Saut Situmorang di bidang intelejen bisa diaplikasikan untuk kegiatan monitoring perilaku birokrat selaku penyelenggara negara. Latar belakang Basaria Panjaitan memaksimalkan koordinasi antar lembaga terutama kepolisian. Alexander Marwata monitoring penyelenggaraan/pengelolaan keuangan pemerintah.

Belajarlah dari Singapura, Denmark dan negara-negara dengan tingkat korupsi yang sangat kecil. Bagaimana mereka bisa meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di negaranya. Apakah pencapaian negara bersih dari korupsi itu dilakukan dengan cara aksi cowboy (penindakan) atau pencegahan dengan membangun sistim yang baik seperti anjing galak penjaga rumah.

 

sumber gambar : okezone.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun