Politik Janji dan Ambiguitas Kebijakan Makan Gratis Prabowo

Salah satu teori yang relevan dalam menjelaskan kegagalan janji politik adalah teori "principal-agent problem" yang dijelaskan oleh Michael Jensen dan William Meckling (1976). 

Dalam teori ini, rakyat (pemilih) dianggap sebagai prinsipal, sementara politisi (terpilih) berperan sebagai agen. Ketika seorang politisi terpilih, ia mungkin memiliki insentif untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya atau kepentingan elit tertentu, alih-alih memenuhi janji kepada pemilihnya. 

Kesenjangan informasi antara pemilih dan politisi memungkinkan politisi untuk bertindak tidak sesuai dengan janji mereka tanpa segera mendapat sanksi politik.

Kebijakan Makan Gratis Prabowo: Janji yang Menggiurkan?

Janji Prabowo Subianto untuk memberikan makan gratis kepada siswa sekolah merupakan salah satu gagasan yang menarik perhatian banyak pemilih. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah dapat meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan siswa. 

Organisasi Pangan Dunia (FAO) dalam laporannya menyebutkan bahwa program makan gratis di sekolah dapat membantu mengurangi stunting dan meningkatkan perkembangan kognitif.

Namun, terlepas dari manfaat yang jelas, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah ketersediaan anggaran. Mengingat skala kebijakan ini yang mencakup jutaan siswa di seluruh Indonesia, pemerintah memerlukan dana yang sangat besar untuk merealisasikan janji tersebut. 

Herbert Simon, dalam Administrative Behavior (1947), menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam birokrasi sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, di mana pemerintah harus memilih prioritas kebijakan berdasarkan ketersediaan anggaran dan kapasitas administrasi.

Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan ini akan menghadapi tantangan logistik yang besar. James Q. Wilson, dalam bukunya Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It (1989), menjelaskan bahwa birokrasi pemerintah sering kali lamban dan tidak fleksibel dalam merespons tantangan baru. Meskipun janji politik terdengar sederhana, implementasinya memerlukan jaringan distribusi yang luas, pengawasan terhadap kualitas makanan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks janji politik Prabowo Subianto yang menawarkan makan gratis bagi siswa sekolah, gagasan ini juga mulai menimbulkan kekhawatiran apakah kebijakan tersebut dapat benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. 

Salah satu indikasi yang mungkin muncul adalah adanya penyesuaian atau penggantian dalam komponen program, misalnya, mengganti nasi dengan mi atau susu sapi dengan susu ikan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.