Politik Janji dan Ambiguitas Kebijakan Makan Gratis Prabowo

Janji-janji politik sering menjadi pilar kampanye dalam setiap pemilu. Salah satu janji politik yang menonjol dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah gagasan Prabowo Subianto tentang kebijakan makan gratis bagi siswa sekolah. 

Janji ini, jika dilihat dari perspektif sosial, berpotensi besar untuk mengatasi permasalahan gizi dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Namun, dalam sejarah politik, tidak semua janji politik berakhir dengan realisasi. 

Beredar diberbagai sosial media maupun surat kabar bahwa beberapa penyesuaian akan dilakukan dalam rangka menjalankan janji politik makan gratis. 

Misalnya Nasi diganti mie instan, dan susu sapi diganti susu ikan. Hal ini mengundang pertanyaan: Mengapa janji politik tidak selalu sesuai dengan pelaksanaannya ataupun berakhir tidak selalu ditepati?

Untuk memahami fenomena ini,Tulisan ini berusaha menganalisis politik janji secara lebih mendalam, mengaitkannya dengan gagasan kebijakan makan gratis yang diusung oleh Prabowo, serta mengapa janji-janji politik, termasuk yang populer dan bernilai positif, tidak selalu dapat diimplementasikan.

Politik Janji 

Dalam literatur politik, janji politik sering kali dipandang sebagai kontrak sosial tidak tertulis antara kandidat dengan pemilihnya. Teori kontrak sosial, yang diperkenalkan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau, menjelaskan bahwa pemimpin mendapatkan legitimasi dari rakyat dengan berjanji untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan mereka. Dalam konteks politik modern, janji politik berfungsi sebagai alat untuk menarik dukungan dan membangun kepercayaan di antara pemilih. 

Menurut Anthony Downs dalam bukunya An Economic Theory of Democracy(1957), janji politik sering kali digunakan sebagai strategi oleh kandidat untuk memaksimalkan jumlah suara. 

Downs menjelaskan bahwa pemilih cenderung memilih kandidat yang membuat janji-janji yang sejalan dengan kepentingan mereka. Namun, teori ini juga mencatat bahwa realisasi janji politik tidak selalu terjamin, karena adanya berbagai kendala struktural dan politik yang dihadapi oleh kandidat saat mereka berkuasa.