Pertanyaan ini memancing berbagai pandangan tentang perlu tidaknya impor beras untuk mengatasi masalah yang ada saat ini. Tentu saja akan ada pro dan kontra.
Meski demikian yang perlu dicermati adalah fakta hari ini di mana harga beras terasa semakin mencekik.
Masyarakat mengeluh, tetapi harus mengeluh ke siapa. Pemerintah melalui bansos belum mampu meyelesaikan masalah yang ada. Sebab bansos sifatnya hanya isidental.
Bila tahun lalu masyarakat masih bisa mendapatkan beras 1 kilogram atau 1 liter dengan harga Rp 14.000, maka di awal tahun ini harga menjadi lebih tinggi lagi.
Harga paling murah untuk beras medium yang bisa didapat di beberapa wilayah adalah Rp 15.000 per kilogram, bahkan di beberapa wilayah lain sudah mencapai 18ribu-an.
Sementara itu harga beras premium jangan ditanya, sudah tentu akan lebih tinggi lagi.
Dalam situasi ini sudah pasti pemerintah yang disalahkan karena ketidakmampuannya dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Tetapi apakah pemerintah harus terus disalahkan?
Sebelum menuding pemerintah, mari kita melihat beberapa faktor yang menyebabkan harga beras yang tinggi di awal tahun ini sehingga semuanya menjadi jelas.
Faktor pertama penyebab harga beras tinggi di awal tahun ini adalah gagal panen yang disebabkan oleh El nino tahun kemarin (2023).
Rupanya El nino ini telah membawa petaka. El nino menyebabkan produksi padi turun tahun lalu. Hal ini memengaruhi stok beras nasional.
Penurunan produksi akibat El Nino mengakibatkan terjadinya defisit bulan Januari dan Februari 2024 ini.
Kebutuhan nasional untuk beras setiap tahun adalah 35.200 metrik ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional per bulan saja 2,5 juta ton. Bisa dibayangkan apabila terjadi gagal panen yang disebabkan cuaca yang tidak menentu.
Untuk mengatasi dampak El nino tahun lalu, pemerintah telah melakukan percepatan tanam di beberapa daerah yang sudah memiliki persediaan air sejak Oktober 2023 lalu.
Informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa untuk kebutuhan konsumsi nasional sebanyak 2,5 juta ton per bulan dibutuhkan minimal 1 juta hektar sawah.
Untuk bisa mencapai target itu, pemerintah pusat harus melakukan koordinasi secara intens dengan seluruh pemerintah daerah agar dapat tanam minimal 1 juta hektar.
Faktor kedua mengapa harga beras tinggi adalah situasi riil ekonomi beras global. Sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum, nasi merupakan salah satu makanan pokok paling banyak dikonsumsi di dunia terutama di Asia di mana beras merupakan bagian penting dari makanan tersebut.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di Asia yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Karena itu tidak mengherankan apabila ada kebijakan global soal beras dampaknya bisa dirasakan di dalam negeri.
Indonesia sendiri mendapatkan getahnya ketika India sendiri sebagai penyedia 40% stok beras dunia, sejak tahun lalu memoratorium ekspor berasnya.
Kebijakan ini sangat memengaruhi rantai ekpor beras dunia. Dampaknya juga sangat dirasakan di tanah air.
Meski stimulasi pemerintah melalui bansos terus diupayakan oleh pemerintah di awal tahun ini, tetapi ternyata hal itu tidak memberikan kepastian soal harga beras.
Bansos hanya menjawab kebutuhan masyarakat untuk sesaat.Â
Beras 10 kg yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sosial tentu akan habis dalam satu atau dua hari bukan? Setelah beras itu habis tentu mereka akan membelinya dengan harga pasaran.
Untuk itu pemerintah harus turun tangan membenahi harga beras di pasaran. Kalau situasi ini tidak bisa diatasi maka cepat atau lambat masyarakat akan semakin terhimpit oleh beban ekonomi yang semakin berat.
Sejumlah strategi sudah harus dimainkan oleh pemerintah agar masalah kenaikan harga beras ini tidak berlarut-larut. Strategi-strategi itu bisa berupa melanjutkan bansos berupa beras, operasi pasar, hingga memperkuat stok melalui percepatan pengadaan impor.
Untuk masalah impor beras inilah yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi pertanyaannya mengapa impor beras perlu dilakukan?
Sebagaimana telah dipaparkan, mayoritas masyarakat di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Karena nilai konsumsi beras lebih besar dibandingkan dengan produksinya maka impor beras ke negara lain diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Seperti dilansir dari Kompas.id, pemerintah telah menambah impor beras 1,6 juta ton di tahun 2024 sehingga total beras yang akan didatangkan dari luar negeri menjadi 3,6 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa kebijakan impor beras ini merupakan kebijakan pahit yang harus ditempuh oleh pemerintah akibat dari dampak produksi padi dalam negeri yang mengalami penurunan akibat perubahan iklim El Nino.
Kebijakan impor beras ini akan ditindaklanjuti dengan operasi pasar untuk menekan harga beras. Operasi pasar memang harus tetap rutin dilakukan Bulog untuk menjaga stok jual di tengah aktivitas ekonomi warga.
Untuk menekan harga beras yang terus melejit Bulog juga melakukan pelayanan operasi beras murah melalui desa/keluarahan, juga lewat swalayan-swalayan.
Semua kebijakan pemerintah itu baik tetapi harus ada fungsi kontrol yang baik agar tidak terjadi permainan dari para tengkulak beras yang menimbun beras murah untuk nanti dijual lagi dengan harga tinggi ke masyarakat.
Meski kebijakan dari pemerintah India tahun lalu cukup menggoncang mata rantai ekspor-impor beras dunia, tetapi pemerintah bagaimana pun caranya tetap mencari negara-negara pengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
 Karena itu pertanyaan, perlukah pemerintah impor beras harus dijawab bahwa sangat perlu dan harus dilakukan demi mengatasi keadaan genting saat ini.
Impor beras yang dilakukan pemerintah memang bukan untuk mengatasi masalah jangka penjang.
Untuk itu pemerintah harus terus membenahi sistem pertanian kita ke depan sehingga ke depannya negara kita bisa swasembada beras.Â
Semoga nantinya bisa ada minimal 1 juta hektar sawah untuk bisa memenuhi kebutuhan beras nasional kita per tahun.
