BBM secara resmi telah dinaikkan oleh pemerintah. Pertalite (Ron 90) sebagai BBM penugasan yang semula harga per liternya Rp 7.650 naik menjadi Rp 10.000 per liter. Pertalite secara resmi sudah menjadi BBM penugasan setelah sebelumnya bensin dengan kode ron 88 dihapus.
Seperti yang kita tahu bersama, kenaikan BBM selalu diikuti dengan melonjaknya tarif kendaraan. Dan bila sudah demikian, bukan saja tarif kendaraan yang naik tetapi imbasnya semua harga kebutuhan pokok akan melonjak.
Hal ini sungguh dilematis. Rakyat kecil akan tercekik. Inflasi pasti tidak akan terhindarkan.Â
Ekonom senior Faisal Basri seperti dilansir dari Tribunnews.com mengatakan kenaikan ini tidak bisa dihindarkan karena merupakan fenomena global yang terjadi hampir di semua negara. Karena itu ia menghimbau kepada pemerintah agar menggunakan semua sumber daya yang ada untuk membantu rakyat.
Dampak besarnya sudah pasti adalah rakyat kecil. Padahal ada sejumlah pihak menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. Bagaimana mungkin masyarakat yang baru saja mulai bangkit setelah sebelumnya dihantam badai covid-19 harus dihadapkan kembali kepada kenaikan BBM yang akan membuat mereka kembali tercekik.
Sejak Minggu, 4 September 2022 BBM subsidi jenis pertalite menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650. Sedangkan untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5.150.
Sebagai solusinya, pemerintah akan memberikan BLT BBM bagi yang berhak menerimanya. Namun hal ini sangatlah tidak efektif.Â
Lalu bagaimana kita menyikapinya?
Dampak kenaikan BBM bagi Masyarakat Kecil
Sudah menjadi lumrah, imbas dari kenaikan BBM adalah masyarakat keci. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah. Inflasi tinggi sebagai dampak ikutan kenaikan BBM subsidi ini harus menjadi perhatian utama.
Dampak dari inflasi tinggi tidak hanya menyentuh satu sektor saja tetapi semua sektor akan terkena imbasnya. Dan seperti biasa, masyarakat kecil yang paling merasakan akibatnya.
Solusi atau jalan keluar untuk menekan protes dan gejolak di tengah masyarakat, pemerintah membuat sebuah skema bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Setiap orang yang masuk dalam kriteria dan syarat penerima BLT ini akan menerima Rp 600.000.
Berikut beberapa kriteria atau syarat seseorang berhak menerima BLT BBM. Â
Pertama adalah warga miskin atau rentan miskin. Kedua adalah warga negara yang bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI atau Polri. Ketiga adalah mereka yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM)dalam DTKS Kemensos. Keempat adalah warga atau pekerja yang memiliki penghasilan atau gaji di bawah Rp 3,5 juta yang terkena dampak kenaikan BBM.
Dampak Negatif dari BLT
BLT BBM tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatifnya.
Kita tahu bersama skema BLT telah menjadi senjata ampuh dan andalan pemerintah untuk menekan gejolak dari masyarakat kecil. Dan hal ini ternyata bekerja baik sehingga pemerintah terus-menerus menggunakan cara yang sama.
Namun sebagai warga negara dan masyarakat, kita mesti kritis terhadap skema BLT tersebut, sebab tidak semua persoalan di dalam masyarakat atau warga negara harus diredam dengan BLT.
Pemerintah harus lebih kreatif dalam menyelesaikan setiap masalah. Harus kita akui masih banyak masyarakat masih tidak sadar akan bahaya dari BLT. Justru kemanjaan yang diberikan pemerintah kepada mereka membawa bahaya besar yang tidak kasat mata.
Skema BLT ini sifatnya hanya sementara. Karena itu masyarakat kecil tidak bisa diberdayakan dengan BLT.
Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah harus menyadari kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.Â
BLT bukan jawaban untuk masalah kenaikan BBM saat ini. Sebab bila kenaikan BBM tidak diredam atau tidak turun dalam waktu dekat, maka masyarakat yang akan sengsara. Bila ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka kesusahan masyarakat pun akan berlangsung lama.
Kita juga tahu bahwa BLT BBM mungkin disiapkan pemerintah hanya untuk 2 hingga 4 bulan ke depan. Sementara itu, kenaikan bahan-bahan pokok sebagai dampak ikutan dari kenaikan BBM tidak dapat dibendung. Lonjakan harga bahan pokok ini pasti tidak akan turun lagi.
Tujuan pemerintah mungkin baik dan sangat positif, yaitu membantu meringankan beban masyarakat. Namun BLT ini adalah kebijakan instan yang sifatnya sementara dan tidak mendidik masyarakat menjadi kreatif dan rajin.
BLT hanya akan menimbulkan budaya ketergantungan dan sifat malas. Selain itu, BLT akan menimbulkan kecemburuan antarwarga.Â
Hal ini akan memberikan dampak yang cukup panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebab sesuatu yang telah menjadi budaya butuh waktu yang begitu lama untuk membongkar dan memperbaikinya.
Karena itu, ada baiknya pemerintah perlu kembali mempertimbangkan skema BLT BBM saat ini. Lebih baik mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kenaikan BBM berikut mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama sebagai dampak ikutan dari kenaikan BBM.
Solusi yang diharapkan
Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu diperhatikan pemerintah agar isu ini tidak sampai menimbulkan negara goncang.
Pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat mengapa BBM harus dinaikkan. Gunakan semua media untuk menjelaskan dan memberi informasi yang terang benderang kepada masyarakat.
Hal lain yang harus dibuat pemerintah adalah BLT BBM sebaiknya dihentikan. Ini tidak mendidik warga masyarakat karena hanya memupuk budaya ketergantungan dan sifat malas bagi masyarakat miskin.
Sebaiknya dana BLT itu digunakan pemerintah untuk mendorong produksi-produksi dari UMKM yang ada di desa-desa. Dana yang ada juga digunakan untuk meningkat kompetensi para petani dan pelaku usaha (UMKM) untuk lebih kreatif dan barang-barang produksinya lebih memiliki nilai saing.
Artinya dana itu bisa berfungsi memperbaiki kualitas kerja dan produksi yang memiliki prospek jangka panjang dan bukannya solusi instan yang mematikan kreativitas masyarakat.Â
Apabila memang BLT harus diberikan, maka pemberiannya harus tepat sasar dan hanya kepada mereka yang benar-benar tidak berdaya dan memang harus dipelihara dan diperhatikan oleh negara.
Salam!
