Apakah Tol Laut Masih Efektif?

Kapal bertulisan Tol Laut itu sesekali berlabuh lama di depan perairan Taman Nukila Kota Ternate. Kadang berminggu-minggu bahkan kadang bisa sebulan. 

Saya sering menyaksikan kapal program pemerintah dalam menekan angka disparitas harga antar wilayah ini setiap kali melewati jalan sepanjang Tapak (kawasan reklamasi) atau nongkrong di kawasan tersebut.

Sesekali saya melihat ketika pergi memancing. Melewati Pelabuhan Ahmad Yani, Pelabuhan terbesar bagi kapal kargo melakukan bongkar muat. Pelabuhan utama dan tersibuk di Maluku Utara.

Tentu ada tanya yang selalu menggebu dalam pikir, "Kenapa harus terparkir selama itu, apakah memang jadwalnya ataukah arus distribusi barang yang memiliki skala tertentu?" Pertanyaan tersebut selalu melekat setiap kali melihat kapal terparkir tanpa aktivitas. 

Awalnya saya sangat antusias dengan program Tol Laut ini lantaran berpikir dapat menekan angka disparitas harga terutama di kawasan Indonesia Timur. Setidaknya dapat sedikit menekan harga yang terlampau tinggi. Tetapi, selama proyek ini berjalan saya merasakan tidak ada perubahan dalam penurunan harga.

Disparitas harga baik barang pokok, material, dan lainnya sebagainya masih tetap sama. Inflasi sebagai indikator perekonomian selalu menjadi data akademis yang tersaji. Selalu menjadi gambaran kenaikan harga-harga setiap waktu.

Tentu tidak bijak juga menimpakan atau mengharapkan mekanisme pasar ini kepada program tol laut. Sebab mekanisme pasar selalu memiliki cara tersendiri dalam bekerja. Kehadiran tol laut memang sedikit memberikan angin segar dalam poros efisiensi pengangkutan barang dan jasa. 

Penelitian Fahmiasari and Parikesit 2017 , tol laut 8 persen lebih efisien dari jaringan nusantara dan 10 kali lebih efisien dibandingkan jaringan yang saat ini berlaku.

Namun pertanyaan sesungguhnya apakah tol laut masih efektif sejak beroperasi hingga saat ini? 

Bagi saya efektif tidaknya tergantung pada bagaimana pemanfaatan, infrastruktur, biaya logistik dan memberikan efek dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebab, sebagai negara kepulauan, sistem logistik maritim antar pulau sangat dibutuhkan terutama dalam tataran efisiensi. 

Saat ini, pelayanan tol laut bersubsidi memang telah melayani beberapa pelabuhan di Maluku Utara, di antaranya Tidore, Morotai, Buli, dan pulau Gebe. Sementara pelabuhan lain seperti Tobelo, Bacan, Weda, dan Kepulauan Sula memiliki layanan langsung ke kapal kontainer dan sejenisnya. 

Secara pengaruh, tol laut dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha lokal dalam melakukan pengangkutan barang terutama pangan sehari-hari yang disertai dengan biaya rendah. Tetapi catatan gemilang ini masih menjadi kendala di satu sisi yakni tidak memberikan pengaruh pada penurunan harga komoditi pangan dll. 

Harga pangan maupun lainnya tetap sama atau relatif tidak berubah baik menggunakan tol laut atau tidak menggunakan jasa tol laut. Artinya biaya jasa angkutan murah tetapi tidak memiliki dampak positif dalam menekan harga. Tidak sesuai dengan tujuan hadirnya tol laut. 

Efisiensi tentu masih menjadi masalahnya, terutama di lapangan (pelabuhan, bongkar muat, jasa kurir, sewa transportasi dll). Maka tidak heran jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia termaksud memiliki biaya logistik yang cukup tinggi. 

Indeks kinerja logistik Indonesia atau Logistics Performance Index (LPI) berada pada urutan ke-46 dengan skor 3,15 (World Bank 2018). Jika dibandingkan dengan kinerja logistik negara tetangga ASEAN, kinerja logistik Indonesia berada di urutan ke-4 di bawah Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41). 

Parameter utama ialah infrastruktur dalam menopang kinerja. Kelemahan kinerja logistik Indonesia di antaranya yaitu jarak yang harus ditempuh untuk melaksanakan ekspor atau impor relatif jauh, integrasi antara kawasan industri dengan infrastruktur pelabuhan atau bandara masih lemah, load time, jumlah dokumen, dan waktu clearance baik untuk ekspor maupun impor relatif karena menimbulkan biaya logistik yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah (Chairulah Amin, 2021)

Kehadiran tol laut tidak terlepas dari sistem tersebut. Efektif atau tidaknya tentu tergantung pada dukungan komponen-komponen penyangga. Sebab, meski cukup efisien namun sejauh ini integrasi dan konektivitas terutama pada infrastruktur pelabuhan masih menjadi dilema ketimpangan. 

Padahal sebagai daerah yang menggantungkan atau memiliki ketergantungan supply dari daerah lain misalnya 36 persen pangan dan 31 persen hortikultura (DTPH Malut, 2018) membutuhkan tingkat efisiensi, biaya logistik murah, infrastruktur yang cukup, moda transportasi yang memadai untuk dalam menjangkau 805 pulau di Maluku Utara.

Permasalahan lain ialah panjangnya rantai logistik di Maluku Utara. Kondisi yang menyebabkan adanya ongkos atau pengeluaran biaya yang ikut tinggi. Sebagai gambaran ialah biaya operasinal produksi, sewa angkutan darat, bongkar muat di pelabuhan kepulauan, adminsitrasi gudang dll.

Berdasarkan Penelitian Chairulah Amin (2021) Tentang Ekonomi Logistik Maritim Dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku Utara, memperoleh hasil bahwa biaya bongkar muat barang dan biaya transportasi laut yang tinggi dapat mengurangi pendapatan per kapita daerah pulau. Semakin tinggi biaya bongkar muat barang sebesar Rp 1, maka PDRB per kapita menurun sebesar Rp 1,5021. 

Demikian pula dengan biaya transportasi laut, jika terjadi kenaikan biaya transportasi laut sebesar Rp 1, dapat menurunkan PDRB per kapita sebesar Rp 0,8729. Nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,704 menggambarkan bahwa kinerja ekonomi logistik maritim di hampir seluruh daerah pulau belum efisien. 

Selain itu, hasil identifikasi menunjukkan biaya transaksi ekonomi yang tinggi dalam sistem logistik maritim sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur pelabuhan, ketidakpastian muatan, cuaca, perilaku, skala ekonomi pulau, dan regulasi.

Permasalahan berikutnya ialah belum maksimalnya pemanfaatan tol laut oleh pengusaha lokal. Kapal yang terparkir lama tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan timbal balik pengiriman antar daerah.

Kapal jasa tol laut kadang harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan pelayaran kembali ke daerah Jawa. Padahal salah satu fungsi adanya jasa ini ialah adanya timbal balik pengiriman barang dari dan daerah asal. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pelayaran seimbang. 

Saya masih ingat betul kala salah satu surat kabar mengungkapkan, kapal tol laut yang hendak kembali ke Surabaya memiliki muatan yang tidak full alias hanya setengah dari volume angkut kapal tersebut.

Tentu ini menjadi salah satu kelemahan tersendiri. Meski dampak yang diberikan tol laut tidak memberikan efek pada penurunan harga komoditas tetapi di sisi biaya pemuatan barang masih cukup murah sebab dibiayai dengan pola subsidi.

Kendala ini terletak pada kelemahan pemerintah daerah melakukan sosialisasi pemanfaatan jasa tol laut. Saya sendiri hampir tidak mendapatkan informasi sosialisasi seperti ini. Bahkan saya yakin ranah kebijakan pun turut luput diperhatikan.

**

Pada dasarnya kehadiran tol laut adalah program yang perlu didukung penuh. Tetapi jika permasalahan-permasalahan yang mendasari tidak segera ditindaklanjuti maka bukan tidak mungkin program ini hanya menjadi program belaka dan tidak memberikan dampak apa-apa. (sukur dofu)