Apakah Tol Laut Masih Efektif?

Saat ini, pelayanan tol laut bersubsidi memang telah melayani beberapa pelabuhan di Maluku Utara, di antaranya Tidore, Morotai, Buli, dan pulau Gebe. Sementara pelabuhan lain seperti Tobelo, Bacan, Weda, dan Kepulauan Sula memiliki layanan langsung ke kapal kontainer dan sejenisnya. 

Secara pengaruh, tol laut dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha lokal dalam melakukan pengangkutan barang terutama pangan sehari-hari yang disertai dengan biaya rendah. Tetapi catatan gemilang ini masih menjadi kendala di satu sisi yakni tidak memberikan pengaruh pada penurunan harga komoditi pangan dll. 

Harga pangan maupun lainnya tetap sama atau relatif tidak berubah baik menggunakan tol laut atau tidak menggunakan jasa tol laut. Artinya biaya jasa angkutan murah tetapi tidak memiliki dampak positif dalam menekan harga. Tidak sesuai dengan tujuan hadirnya tol laut. 

Efisiensi tentu masih menjadi masalahnya, terutama di lapangan (pelabuhan, bongkar muat, jasa kurir, sewa transportasi dll). Maka tidak heran jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia termaksud memiliki biaya logistik yang cukup tinggi. 

Indeks kinerja logistik Indonesia atau Logistics Performance Index (LPI) berada pada urutan ke-46 dengan skor 3,15 (World Bank 2018). Jika dibandingkan dengan kinerja logistik negara tetangga ASEAN, kinerja logistik Indonesia berada di urutan ke-4 di bawah Singapura (7), Thailand (32), dan Malaysia (41). 

Parameter utama ialah infrastruktur dalam menopang kinerja. Kelemahan kinerja logistik Indonesia di antaranya yaitu jarak yang harus ditempuh untuk melaksanakan ekspor atau impor relatif jauh, integrasi antara kawasan industri dengan infrastruktur pelabuhan atau bandara masih lemah, load time, jumlah dokumen, dan waktu clearance baik untuk ekspor maupun impor relatif karena menimbulkan biaya logistik yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah (Chairulah Amin, 2021)

Kehadiran tol laut tidak terlepas dari sistem tersebut. Efektif atau tidaknya tentu tergantung pada dukungan komponen-komponen penyangga. Sebab, meski cukup efisien namun sejauh ini integrasi dan konektivitas terutama pada infrastruktur pelabuhan masih menjadi dilema ketimpangan. 

Padahal sebagai daerah yang menggantungkan atau memiliki ketergantungan supply dari daerah lain misalnya 36 persen pangan dan 31 persen hortikultura (DTPH Malut, 2018) membutuhkan tingkat efisiensi, biaya logistik murah, infrastruktur yang cukup, moda transportasi yang memadai untuk dalam menjangkau 805 pulau di Maluku Utara.

Permasalahan lain ialah panjangnya rantai logistik di Maluku Utara. Kondisi yang menyebabkan adanya ongkos atau pengeluaran biaya yang ikut tinggi. Sebagai gambaran ialah biaya operasinal produksi, sewa angkutan darat, bongkar muat di pelabuhan kepulauan, adminsitrasi gudang dll.

Berdasarkan Penelitian Chairulah Amin (2021) Tentang Ekonomi Logistik Maritim Dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Provinsi Maluku Utara, memperoleh hasil bahwa biaya bongkar muat barang dan biaya transportasi laut yang tinggi dapat mengurangi pendapatan per kapita daerah pulau. Semakin tinggi biaya bongkar muat barang sebesar Rp 1, maka PDRB per kapita menurun sebesar Rp 1,5021. 

Demikian pula dengan biaya transportasi laut, jika terjadi kenaikan biaya transportasi laut sebesar Rp 1, dapat menurunkan PDRB per kapita sebesar Rp 0,8729. Nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,704 menggambarkan bahwa kinerja ekonomi logistik maritim di hampir seluruh daerah pulau belum efisien.