"Teoritis sekali kamu," ledeknya sembari tertawa terbahak-bahak. "Daerah yang bisa pemekaran dapat membawa kebahagian bagi banyak orang. Tapi faktanya, rakyat tak kunjung sejatera. Justru timbul dua permasalahan utama. Dinasti dan korupsi."
Dinasti politik adalah salah satu wajah yang menonjol di daerah pemekaran baru. Polanya sederhana, pihak yang dianggap berjasa dalam memekarkan daerah tersebut bakal mendapat dukungan penuh melenggang maju sebagai pemimpin.
Pihak-pihak atau sosok ini adalah pahlawan pemekaran yang layak menjadi juru mudi guna membangun eksistensi pembangunan. Sehingga tak jarang, proses demokrasi yang dilaksanakan sangat cedera dari nilai-nilai demokrasi.Â
Pemekaran membutuhkan banyak SDM terutama di birokrasi pemerintahaan. Alokasi belanja pegawai tak jarang berjalan dengan manipulatif. Orang-orang diterima masih dalam lingkaran yang sama. Pun dengan pucuk kepemimpinan berbagai instansi.
Keluarga dekat, istri, ponakan, adik, kakak, mengisi posisi-posisi penting. Dari kepala dinas hingga Kepala Bidang bahkan hingga Kepala Sekolah, Camat dll. Di ranah bisnis, kolega dekat sudah tentu memegang proyek-proyek strategis.
Di sinilah awal mula politik dinasti dimulai. Selesai satu muncul satu yang tak jauh dari "trah" keluarga tersebut. Simpul kekuatan ini semakin kuat lantaran fanatisme melenceng yang begitu kuat.
"Pada akhirnya, proses demokrasi 5 tahun sekali hanyalah proses demokrasi privasi. Segala cara akan dilakukan guna memegang penuh kendali atas daerah tersebut," ujarnya.
Pada akhirnya masyarakat menjadi korban. Terutama pada pemahaman dan pendidikan politik yang rendah. Semakin diselenggarakan momentum demokrasi, selama itu pula mindset politik ibarat corong. Besar di depan namun kecil di ujung.
Pemerintahan yang sudah dinasti menyebabkan proses akuntabilitas anggaran dan penyelewengan anggaran masif terjadi. Bahasa paling halus ialah "Ranah Korupsi Baru".
Pemekaran baru berarti penalangan anggaran yang langsung dari pusat. Menurut Hidayat Syarif dalam KPOD, 90 persen DOB masih mengandalkan dana dari pusat guna menjalankan roda pemerintahan. Sehingga masif terjadi kelas korupsi baru.
