Dinasti Politik, Korupsi dan Ketimpangan

Dinasti melahirkan korupsi, korupsi melahirkan ketimpangan ekonomi. Kenapa?

Semalam, setelah drama presentasi online yang membawa saya hingga ke Cengkareng. Saya kemudian menemui lagi anak-anak Mahasiswa asal Malut menempuh pendidikan di Jakarta. 

Kami memilih ngopi di Tugu Proklamasi; Tempat ngopinya anak mahasiswa dari Timur. Kalau bukan Tuprok ya Taman Ismail Marzuki (TIM). Yap, bukan karena seleranya rendah tapi emang kondisi keuangan tak mendukung untuk ngopi di cafe-cafe yang harga kopinya di atas 50 ribu. Toh, yang 5 ribuan aja udah cukup bahagia.

Sambil ngopi, mereka sedang menyiapkan aksi demonstrasi esok hari nya di Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri guna mengharapkan kedua lembaga tersebut mengusut kasus dugaan mafia proyek di Kabupaten Kepulauan Sula.

Kasus ini di dorong ke KPK dan Mabes Polri karena di duga ikut menyeret keluarga dekat Bupati yang merugikan negara milyaran rupiah. Dimana terdapat  26 proyek yang di kerjakan oleh keluarga bupati dan tak kunjung selesai dari 2017-2019. (Baca : Reportmalut.com.

Selain di dorong di Pusat juga di dorong di tingkat daerah dan Pihak Kepolisian baik Polres Sanana maupun Polda Maluku Utara sudah mulai melakukan penyidikan-penyidikan terkait kasus yang merugikan negara ini.

Dinasti bermakna sangat besar dan melibatkan siapa saja. Di daerah-daerah semisal Timur sana, dinasti politik kekeluargaan sangat kental terasa. Secara strukutural birokrasi, jabatan-jabatan penting di duduki oleh keluarga sendiri. Bahkan, Kakanya seorang gubernur dan adiknya seorang bupati dan keluarga lainnya duduk di Kepala-kepala dinas dan juga kakak beradik menduduki jabatan yang sama. Sama-sama bupati.

Pada tingkat administrasi paling bawah yakni desa saja jabatan dari ketua pemuda, Bumdes hingga BPD adalah orang-orang yang punya pertalian saudara dengan kades. 

Selain itu, kasus seperti digambarkan di atas (pengerjaan proyek red) juga masuk pada lingkaran kekuasaan dinasti yang pada akhirnya melahirkan korupsi. 

Kondisi yang tak bisa di nafikan lagi di Indonesia. Jika kita asik ribut dengan pencalonan anak presiden Jokowi, di Pilkada Solo 2020.  Maka bagimana posisi dinasti politik di daerah seluruh Indonesia. Apa mungkin karena ini isu nasional, dan Gibran anak presiden? dalam hal ini saya sependapat dengan Artikel yang di ulas oleh Om Gege "Dinasti politik memang bukan problem hukum melainkan masalah etika" mantul om Gege.

Bagaimana pun itu, dinasti politik adalah wajah politik di Indonesia. Berbeda dengan politik-politik  negara maju lainnya semisal Amerika yang sudah di bangun sejak lama. Kita, baru pada tahap mencari formulasi ideal. Di mana setiap formulasi harus ada uji-uji terlebih dahulu.

Dinasti politik tentu membawa kerugian pada semua pihak dan berdampak pada lahirnya praktek korupsi. Inilah sebab, Indonesia menjadi salah satu negara yang tak pernah lepas dari praktek korupsi. 

Dinasti politik dan korupsi sangat bertalian erat, saking eratnya melahirkan anak hasil kolaborasi keduanya bernama ketimpangan ekonomi.

Kasus-kasus korupsi dari hasil dinasti politik sudah sering terjadi di Indonesia yang di ungkap KPK, Polisi dan Kejaksaan. Tak jarang, kasus yang melibatkan lingkaran keluarga ini menjadi santapan publik di media massa. Beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan lingkaran politik dinasti dapat di baca di  Kompas dengan judul "6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol". 

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dini Suryani di kutip dari Republika.com, mengatakan tindakan korupsi dari politik dinasti sangat berpotensi terjadi karena fungsi pengawasan atau check and balances berjalan buruk bahkan mandek. Sebab, roda pemerintahan diisi orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Inilah salah satu dari sekian dasar kita menjadi negara yang tak bisa bebas dari praktek korupsi. Berdasarkan data Indeks Korupsi Indonesia Pada Tahun 2019, indeks presepsi indonesia berada di angka 40 dan menduduki rangking 85 dari 189 negara. Nilai ini menunjukan angka perbaikan dari 2018 sebesar 2 point (38). Sementara di level Asena Indonesia berada pada urutan empat.

Dok. Indonesia Corruption Indeks

Angka ini menunjukan ada perbaikan akan tetapi angka ini masih jauh dari angka (0-100, bebas korupsi).  Lantas kenapa Korupsi melahirkan ketimpangan baik ekonomi maupun pendapatan? Karena paraktek-praktek korupsi menghalangi terdistribusinya setiap sumber daya ke semua lapisan. Distribusi yang tersandara hanya berada pada kalangan-kalangan atas dan tidak merata hingga ke tangan masyarakat. 

Aliran pendapatan yang seharusnya dapat menjadi roda perputaran ekonomi bagi rakyat tersendat. Pembangunan proyek infrasturuktur sebagai bagian dari konektivitas yang tak jalan akan berdampak pada biaya-biaya yang lebih tinggi yang harus di keluarkan masyarakat. 

Selain itu, hasil-hasil korupsi yang tersendat di kalangan atas didistribusikan lebih banyak ke luar daerah. Beberapa pakar dalam penelitian-penelitiannya membuktikan bahwa korupsi memiliki hubungan linera dengan ketimpangan ekonomi dan pendapatan. Yakni, Gyimah-Brempong dengan judul “Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in Africa dan  Scneider 2016.

Dampak nyata pada ketimpangan ekonomi dan pendapatan ialah rakyat dan lapisan masyarakat karena kegagalan-kegagalan pasar tercipta dari adanya praktek korupsi. olehnya itu menjadi catatan penting bagis kita untuk memgungkapkan segala bentuk praktik dinasti yang melahirkan korupsi dan ketimpangan. Terima kasih