Dinasti Politik, Korupsi dan Ketimpangan

Dinasti melahirkan korupsi, korupsi melahirkan ketimpangan ekonomi. Kenapa?

Semalam, setelah drama presentasi online yang membawa saya hingga ke Cengkareng. Saya kemudian menemui lagi anak-anak Mahasiswa asal Malut menempuh pendidikan di Jakarta. 

Kami memilih ngopi di Tugu Proklamasi; Tempat ngopinya anak mahasiswa dari Timur. Kalau bukan Tuprok ya Taman Ismail Marzuki (TIM). Yap, bukan karena seleranya rendah tapi emang kondisi keuangan tak mendukung untuk ngopi di cafe-cafe yang harga kopinya di atas 50 ribu. Toh, yang 5 ribuan aja udah cukup bahagia.

Sambil ngopi, mereka sedang menyiapkan aksi demonstrasi esok hari nya di Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri guna mengharapkan kedua lembaga tersebut mengusut kasus dugaan mafia proyek di Kabupaten Kepulauan Sula.

Kasus ini di dorong ke KPK dan Mabes Polri karena di duga ikut menyeret keluarga dekat Bupati yang merugikan negara milyaran rupiah. Dimana terdapat  26 proyek yang di kerjakan oleh keluarga bupati dan tak kunjung selesai dari 2017-2019. (Baca : Reportmalut.com.

Selain di dorong di Pusat juga di dorong di tingkat daerah dan Pihak Kepolisian baik Polres Sanana maupun Polda Maluku Utara sudah mulai melakukan penyidikan-penyidikan terkait kasus yang merugikan negara ini.

Dinasti bermakna sangat besar dan melibatkan siapa saja. Di daerah-daerah semisal Timur sana, dinasti politik kekeluargaan sangat kental terasa. Secara strukutural birokrasi, jabatan-jabatan penting di duduki oleh keluarga sendiri. Bahkan, Kakanya seorang gubernur dan adiknya seorang bupati dan keluarga lainnya duduk di Kepala-kepala dinas dan juga kakak beradik menduduki jabatan yang sama. Sama-sama bupati.

Pada tingkat administrasi paling bawah yakni desa saja jabatan dari ketua pemuda, Bumdes hingga BPD adalah orang-orang yang punya pertalian saudara dengan kades. 

Selain itu, kasus seperti digambarkan di atas (pengerjaan proyek red) juga masuk pada lingkaran kekuasaan dinasti yang pada akhirnya melahirkan korupsi. 

Kondisi yang tak bisa di nafikan lagi di Indonesia. Jika kita asik ribut dengan pencalonan anak presiden Jokowi, di Pilkada Solo 2020.  Maka bagimana posisi dinasti politik di daerah seluruh Indonesia. Apa mungkin karena ini isu nasional, dan Gibran anak presiden? dalam hal ini saya sependapat dengan Artikel yang di ulas oleh Om Gege "Dinasti politik memang bukan problem hukum melainkan masalah etika" mantul om Gege.

Bagaimana pun itu, dinasti politik adalah wajah politik di Indonesia. Berbeda dengan politik-politik  negara maju lainnya semisal Amerika yang sudah di bangun sejak lama. Kita, baru pada tahap mencari formulasi ideal. Di mana setiap formulasi harus ada uji-uji terlebih dahulu.