4. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Susi Pudjiastuti terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan status disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat sehingga ada indikasi dan potensi kerugian negara sangat besar.
Bila KKP dapat disclaimer berarti bisa dibilang KKP memilikii tata kelola anggaran yang buruk. Menurut BPK, pengadaan kapal seharusnya sudah diselesaikan pada tahun buku, yakni 31 Desember 2016 dan klaim sudah ada 750 kapal perikanan yang terbangun ternyata tidak ditemukan.BPK hanya mendapati 48 kapal saja. Jumlah kapal yang tidak sinkron.
5. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelamatkan perikanan Indonesia dengan segera menerbitkan SIPI kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke Industri atau unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang dan lain-lain, serta berbelit-belitnya prosedur perizinan operasional kapal nelayan. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan.
ANEV (analisa dan evaluasi) telah dilakukan oleh Satgas KKPdan menghasilkan mana kapal2 yang boleh terus beroperasi dan mana yang tidak.Tetapi kenyataannya semua tidak boleh beroperasi. Akibatnya bukan hanya nelayan dan para pelaku usaha perikanan yang tidak berpenghasilan, tetapi negara ini juga karena tidak bisa memperoleh dari pajaknya termasuk devisa kita anjlok. Negara lain tertawa, kita punya sumber hayati ikan melimpah tapi sekarang kita impor ikan. Miris....
6. Selamatkan uang negara (APBN) atas kegagalan pengadaan kapal Inka Mina dan Mina Maritim oleh Susi Pudjiastuti dan para kroninya. Mereka hanya membagi kapal kepada segelintir nelayan saja, tanpa melihat nelayan secara keseluruhan.
Dalam hal ini mereka menuntut perlakuan yang adil.
7. Seluruh nelayan Indonesia menolak kapal-kapal fiberglass bantuan KKP karena tidak sesuai spesifikasi, tidak berizin Kemenhub, tidak berizin SIPI dan SIKPI dan diindikasi terjadi korupsi anggaran negara, dimulai dari tender hingga distribusi kapal. Maka, aliansi meminta pada penegak hukum agar Susi Pudjiastuti segera diperiksa.
Sayangnya, POLRI bertindak bila ada aduan resmi dari masyarakat. Kalau tidak ada yach angin lalu..
8. Mendesak para penegak hukum untuk segera membebaskan para nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh peraturan menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Hati kecil mau mengertiin dan pro nelayan, tapi hukum harus tetap ditegakkan.
9. Mendukung penuh keinginan Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan perikanan budidaya (aquaculture) sehingga bisa membuka puluhan juta lapangan kerja di desa-desa pesisir di seluruh Indonesia dan menghasilkan ratusan miliar dolar Amerika Serikat devisa negara.
