5. Pariwisata Halal
Pariwisata halal di Samarinda memiliki prospek yang cerah. Dengan mempromosikan destinasi wisata yang ramah Muslim, termasuk fasilitas ibadah dan makanan halal, Samarinda dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim domestik maupun internasional.
Dasar Hukum Terkait
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk di Samarinda, diatur oleh berbagai regulasi dan hukum yang menjadi dasar operasionalnya:
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia.
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan di Indonesia.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Berbagai peraturan OJK yang mengatur tentang operasional lembaga keuangan syariah.
- POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah
- POJK No. 17/POJK.03/2018 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah
- POJK No. 1/POJK.05/2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Fatwa-fatwa yang memberikan pedoman bagi praktik keuangan dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sale and Lease Back
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Mudharabah Musytarakah
- Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Multijasa Syariah
Dengan berbagai inisiatif strategis dan prospek yang menjanjikan, ekonomi syariah di Samarinda memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
