Kalangan masyarakat dan mahasiswa Surabaya mendadak rami memperbincangkan Pemkot Surabaya setelah keputusan pemerintah kota untuk meniadakan kegiatan Car Free Day (CFD) pada Minggu, 29 Desember 2024. Keputusan ini menjadi sorotan karena bertepatan dengan rencana demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang ingin menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Banyak pihak mempertanyakan, apakah ini murni langkah teknis menjelang tahun baru, atau strategi untuk meredam suara publik?
Peniadaan CFD yang Mendadak
Melalui pengumuman dari akun media sosial resmi beberapa dinas, seperti $ @dishubsurabaya dan @dlh.surabaya$ , pemerintah kota menyatakan bahwa CFD di seluruh wilayah Surabaya pada tanggal tersebut ditiadakan. Alasannya adalah fokus pada persiapan tahun baru. Namun, pengumuman ini muncul hanya beberapa jam setelah $ poster-poster aksi demonstrasi #TolakPPN12%$ Â mulai tersebar luas.
Mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Airlangga, sudah merencanakan aksi mimbar rakyat di CFD Taman Bungkul. Lokasi ini dipilih karena sifatnya yang terbuka sebagai ruang publik, di mana warga biasa berkumpul setiap Minggu pagi. Keputusan mendadak ini pun dianggap menghambat penyampaian aspirasi secara damai. Padahal, sudah jelas di pasal 28E ayat 3, ''Setiap orang  berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.". Lantas, apa alasan pemkot menghambat aspirasi masyarakat dan mahasiswa? Â
Reaksi Keras Dari Mahasiswa dan Masyarakat
Keputusan ini memicu gelombang kritik di media sosial. Akun resmi BEM Universitas Airlangga menyebut langkah Pemkot sebagai langkah yang "memalukan" dan menuding bahwa pemerintah takut terhadap gerakan sipil yang menolak PPN 12%. Poster demonstrasi yang telah tersebar luas sebelumnya menjadi viral, menggambarkan mahasiswa dan masyarakat Surabaya bersatu dalam aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Gerakan ini tidak hanya menyoroti kenaikan PPN yang dianggap memberatkan masyarakat kecil, tetapi juga mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola pajak. Dalam unggahannya, BEM Universitas Airlangga menegaskan bahwa penundaan CFD ini berpotensi menjadi hal buruk bagi kebebasan berekspresi di ruang publik.Â
Tentu postingan pemkot tentang peniadaan CFD menuai hujatan dari kalangan masyarakat dan mahasiswa, berikut beberapa yang terpampang:Â
1. @athaariq_akbar: "Izin saran caption Min:Â
Boloo, kami infokan CFD libur karena ada mahasiswa yang ingin melebur dengan masyarakat untuk menolak PPN 12%"Â
2. Â @azhurazoudir: "Walach gimana tuh gamau mendengarkan aspirasi rakyat,, mana janji kampanyenya, yuk muhasabah diri"Â
