4. Indonesia dan Vietnam telah melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan di wilayah perbatasan ZEE.
Namun apakah upaya yang dilakukan Indonesia sudah cukup? Tentu belum. Konflik Laut China Selatan masih bergulir dan menjadi rumit karena terdapat perbedaan dan multitafsir oleh masing-masing negara yang terlibat dan memiliki kepentingan sepihak. Apakah Indonesia perlu bernegosiasi dengan China untuk menyelesaikan konflik ini? Saya rasa tidak perlu, karena jika dilihat dari cara diplomatik Indonesia dan China ini memiliki kemitraan yang strategis. Contohnya dalam perdagangan, China bisa saja mengekspor bauksit dari Afrika, tapi selama ini China memilih Indonesia karena pertimbangan Indonesia memiliki kekuatan di ASEAN. Dengan keadaan seperti ini, rasanya Indonesia tidak perlu menaikan eskalasi konflik melakukan negosiasi dengan China. Indonesia dalam posisi yang sudah benar dan berpegang pada koridor hukum Internasional yang diakui banyak negara. Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS 1982 dapat menyikapi konflik Laut China Selatan ini dengan tiga pendekatan yakni:
1. Secara bilateral dengan negara tetangga yang langsung berbatasan maritim, yaitu dengan Vietnam dan Malaysia;
2. Secara geo-politik kawasan, dalam kaitan hubungan dengan China sebagai negara pengklaim yang dinilai agresif dan cenderung self-centered melalui mekanisme proses dalam ASEAN dan Organisasi Internasional di bidang kelautan dan kemaritiman;
3. Mendorong proses mediasi/arbitrase internasional sesuai Part XV UNCLOS 1982.
Mengutip pernyataan Duta Besar LBBP RI untuk Yunani, Athena yaitu Bapak Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan yang ditulis dalam media hukumonline.com, pada keadaan klaim sepihak China, Indonesia perlu mengedepankan pelaksanaan atas dua prinsip kebijakan untuk pendekatan utama dalam menyikapi konflik, yaitu:
1. Memastikan keberadaan dan kehadiran secara fisik simbol negara dan penegasan penegakan hukum oleh aparat non-militer Indonesia untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Melalui proses Confidence Building Measures (CBM) di antara negara-negara ASEAN yang terlibat langsung dan Confidence Building Process (CBP) melalui solusi dan upaya penyelesaian masalah klaim kewilayahan dan yurisdiksi antara negara pengklaim lainnya dengan negara lain yang berkepentingan melalui pendekatan “peaceful means through dialogue and negotiation”.
Menurut saya, kedua prinsip di atas merupakan hal yang bisa dilakukan Indonesia kedepannya untuk menghindari konflik berkepanjangan. Selain itu, peran Indonesia dalam menerapkan prinsip kedua menjadi sebuah peluang menunjukan kepemimpinan dalam prinsip ASEAN melalui dialog dan perundingan yang mengedepankan upaya untuk menjaga perdamaian dan keamanan wilayah negara anggotanya dengan negara-negara tetangga dan negara lain yang memanfaatkan wilayah Laut China Selatan sebagai kawasan tanpa konflik terbuka.
Indonesia dalam posisi ini bisa menempatkan diri sebagai honest broker atau pemain kunci diantara enam negara pengklaim untuk mempercepat penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Salah satu berita terbaru yakni Indonesia melalui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat kunci China pada tanggal 1-2 April 2024 lalu. Bapak Prabowo kala itu menemui Presiden China Xi Jinping, PM China Li Qiang, dan Menteri Pertahanan Admiral Dong Jun. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara negara di bidang pertahanan, dan diyakini juga untuk membahas upaya perdamaian di Laut China Selatan. Meski terlihatnya Indonesia diperlakukan baik oleh China, tetap saja Indonesia harus hati-hati untuk menghadapi kemungkinan lainnya dikemudian hari. Yang harus diingat, Indonesia harus fokus pada menjaga "halaman rumah sendiri" sebelum melakukan upaya perdamaian antarnegara.
