Percepatan Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Digital

Karena itu, keberpihakan pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk memastikan generasi muda mendapatkan lingkungan digital yang lebih aman.

Aturan ini nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri dan disusun melalui kerja sama lintas kementerian. 

Hal Ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak di ruang digital tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, serta lembaga terkait lainnya. 

Pendekatan holistik seperti ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Tantangan terbesar dalam implementasi aturan ini adalah bagaimana mekanisme verifikasi usia bisa diterapkan secara efektif. 

Saat ini, banyak anak di bawah umur yang dengan mudah membuat akun media sosial tanpa verifikasi yang ketat. 

Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk menerapkan teknologi yang dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan usia, seperti sistem identifikasi digital atau integrasi dengan data kependudukan.

Selain itu, literasi digital harus menjadi bagian dari kebijakan ini. Pembatasan akses saja tidak cukup tanpa edukasi kepada anak, orang tua, dan tenaga pendidik mengenai bagaimana berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. 

Program edukasi yang berkelanjutan bisa membantu anak-anak memahami risiko dunia digital serta bagaimana cara melindungi diri dari potensi ancaman.

Dukungan dari orang tua juga sangat krusial dalam keberhasilan aturan ini. Pemerintah perlu memberikan panduan yang jelas bagi orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka di dunia digital. 

Tanpa keterlibatan aktif dari keluarga, upaya perlindungan ini bisa menjadi kurang efektif karena anak-anak tetap bisa mencari cara untuk mengakses platform yang dibatasi.