Laut Dipagar, dan Dikapling: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Fenomena laut yang dipagar, dikavling, dan bahkan diberi status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi isu serius yang memancing perdebatan publik. 

Kondisi ini mencerminkan bagaimana ruang yang seharusnya menjadi milik publik diubah menjadi komoditas privat. Ketika Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar-pagar yang menghalangi akses publik ke laut, perhatian masyarakat seketika tertuju pada akar masalah ini: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut?

Secara prinsip, laut adalah bagian dari sumber daya alam yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Praktik pengkavlingan laut dan pemberian HGB menunjukkan adanya pengalihan fungsi ruang publik menjadi aset privat. Pengkavlingan ini tidak mungkin terjadi tanpa celah dalam regulasi, kebijakan, atau bahkan pengabaian prinsip dasar bahwa laut adalah milik bersama.

Baca juga: Menikmati Kuliner Laut di Kaliong Food Jakarta Barat

Pemasangan pagar dan penguasaan laut oleh pihak tertentu tentu tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pihak yang mengizinkan atau setidaknya membiarkan hal ini terjadi, baik dari level pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha. 

Pengembang properti, misalnya, sering kali menjadi aktor utama yang mengubah kawasan pesisir menjadi area eksklusif, seperti kawasan wisata atau perumahan elite. Namun, tindakan ini jelas tidak bisa berjalan tanpa izin resmi dari otoritas terkait.

Lemahnya pengawasan dari pemerintah menjadi penyebab lain masalah ini. Ketika akses laut dirampas dan masyarakat kehilangan hak mereka, terjadi ketimpangan sosial yang mencolok. 

Nelayan tradisional, misalnya, kehilangan wilayah tangkap yang merupakan sumber penghidupan mereka. Hal ini juga berdampak pada masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada laut untuk kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.

Baca juga: Genangan Air Hujan dan Dampaknya Terhadap Tanaman Padi di Sraten

Langkah pembongkaran pagar laut oleh Presiden Prabowo merupakan langkah penting untuk mengembalikan hak publik atas laut. Pembongkaran pagar tersebut dilakukan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. 

Baca juga: Jelang 100 Hari Kerja Prabowo Gibran, Sejauh mana Capaiannya?

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyatakan bahwa proses pembongkaran pagar laut ini dilakukan secara bertahap.

Revisi kebijakan juga harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang telah melanggar aturan. Jika terdapat indikasi korupsi dalam proses pemberian izin, maka tindakan hukum harus diambil untuk memberikan efek jera. 

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan terhadap wilayah pesisir harus ditingkatkan agar penguasaan laut secara ilegal dapat dicegah sejak awal.

Selain aspek hukum, dampak ekologis dari pengkavlingan laut juga perlu menjadi perhatian. Ketika laut diprivatisasi, sering kali terjadi kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Oleh karena itu, langkah rehabilitasi ekosistem laut harus menjadi bagian dari solusi untuk memastikan bahwa laut dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik sekaligus habitat alami.

Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat pesisir mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan laut. Program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan bagi nelayan atau pengembangan wisata berbasis komunitas, dapat menjadi cara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. 

Dengan demikian, laut tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga menjadi modal pembangunan yang inklusif.

Kasus pengkavlingan laut ini juga menjadi cerminan dari masalah yang lebih besar dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kepentingan privat sering kali mengalahkan hak publik, terutama di wilayah yang dianggap strategis secara ekonomi. 

Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil dan transparan.

Pembongkaran pagar laut atas perintah Presiden Prabowo merupakan awal yang baik, tetapi ini hanyalah langkah kecil dalam perjuangan panjang untuk merebut kembali hak rakyat atas laut. 

Perlunya penegakan hukum yang tegas, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang berkelanjutan, kita bisa memastikan bahwa laut tetap menjadi milik semua orang, bukan hanya segelintir pihak yang berkuasa.