Jelang 100 Hari Kerja Prabowo Gibran, Sejauh mana Capaiannya?

Menjelang 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, banyak kebijakan penting yang sudah diterapkan. 

Berbagai kebijakan populis yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat mendapat perhatian luas. Namun, di balik langkah-langkah yang cukup berani ini, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk membuktikan efektivitas kebijakannya. 

Kebijakan Populis dan Capaian Positif

Salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian adalah penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Keputusan ini diambil untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama bagi konsumen yang selama ini merasa berat dengan kenaikan harga barang. 

Baca juga: Menilik Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 100 Hari Kepemimpinan Prabowo Subianto

PPN 12% ini mencakup barang-barang kebutuhan sehari-hari yang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan daya beli masyarakat bisa terjaga dan inflasi bisa terkendali.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, juga menjadi kebijakan populis yang mendapat sambutan positif. 

Program ini bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi tanpa dipungut biaya kepada mereka yang membutuhkan. Melalui MBG, diharapkan status gizi masyarakat bisa lebih baik, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Tak kalah penting, kebijakan diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya maksimal 2200 VA juga dirancang untuk meringankan beban rumah tangga. 

Baca juga: Menanti Pertemuan Prabowo dan Megawati: Dinamika Politik 2025

Kebijakan ini relevan bagi masyarakat dengan daya beli terbatas, di mana tagihan listrik seringkali menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran bulanan mereka. 

Baca juga: Peran Supeltas dalam Memperlancar Lalulintas

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan UMKM dengan menghapus utang macet mereka, sebuah langkah yang sangat penting mengingat peran UMKM yang vital dalam perekonomian Indonesia. 

Penghapusan utang macet bagi pelaku UMKM memberikan ruang bagi mereka untuk kembali bangkit, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.