Jalan Mundur Demokrasi: Menimbang Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Efisiensi adalah tujuan yang baik, tetapi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya adalah fondasi demokrasi yang harus dijaga. Wacana ini seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi sistem pilkada langsung, bukan menghapusnya.

Keputusan tentang arah sistem pilkada di Indonesia harus mempertimbangkan dampaknya bagi demokrasi jangka panjang. Parlemen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak mengorbankan hak rakyat.