Tantangan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Era Pemerintahan Prabowo Subianto

Dalam menghadapi tantangan global ketahanan pangan, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa semua warganya, terutama yang paling rentan, memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. 

Berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, konflik, dan gangguan rantai pasokan, telah memperburuk situasi ini. 

Sebab itu, strategi yang komprehensif dan inklusif diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Impor Pangan

Baca juga: Pidato Perdana Prabowo Subianto: Korupsi, dan Realitas Kemiskinan di Indonesia

Ketergantungan Indonesia pada impor pangan menjadi salah satu tantangan utama. 

Dengan populasi yang besar dan ketergantungan tinggi pada pangan impor, Indonesia menghadapi risiko signifikan dalam menjaga ketahanan pangan. 

Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton (US$1,79 miliar), gula 5,07 juta ton (US$2,88 miliar), bawang putih 0,57 juta ton (US$0,66 miliar), daging lembu 0,24 juta ton (US$0,86 miliar), dan jagung 1,35 juta ton (US$0,42 miliar). 

Baca juga: Bagaimankah Penegakan Hak Asasi Manusia pada Pemerintahan Prabowo Subianto?

Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor pangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama pemerintahannya. 

Baca juga: Menakar Pentingnya Keberadaan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Menurut beliau, Indonesia harus segera memastikan kemandirian dalam hal pangan dan tidak boleh bergantung pada impor, terutama dalam situasi krisis. 

Ketidakpastian Global

Prabowo menyatakan, bahwa di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini, Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan dalam waktu yang singkat. 

Dalam situasi krisis global, tidak ada negara yang akan memprioritaskan penjualan komoditas penting, seperti pangan. 

Strategi yang dirancang untuk mempercepat produksi pertanian harus disertai dengan inovasi dalam teknologi pertanian dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 

Pemerintah juga telah menerapkan manajemen kebijakan pangan terhadap komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging dan telur ayam, serta tepung terigu. 

Soekarwo menyebutkan bahwa Global Food Security Index secara komprehensif menetapkan indeks ketahanan pangan di lingkup internasional memiliki tiga dimensi: keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), serta kualitas dan keamanan (quality and safety). 

Diversifikasi Pangan

Ketersediaan, akses (keterjangkauan), dan kualitas (keamanan) pangan bagi 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi kerja sepanjang waktu yang harus dipenuhi pemerintah. 

Untuk memenuhinya, diperlukan desain kebijakan dan manajemen pengelolaan pangan yang tepat sesuai dengan kondisi empirik di lapangan.

Diversifikasi pangan juga penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. 

Inisiatif seperti ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga membantu pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengurangan kemiskinan.

Namun, meningkatkan produksi saja tidak cukup untuk memastikan akses pangan yang memadai. Distribusi pangan yang merata ke seluruh pelosok negeri, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau, menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. 

Infrastruktur yang memadai dan sistem distribusi yang efisien harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan akses pangan masih ada, terutama di daerah-daerah terpencil. 

Banyak masyarakat di daerah tersebut yang kesulitan mendapatkan pangan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan.

Pengentasan kemiskinan juga harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan akses pangan. Program subsidi dan bantuan sosial harus dirancang dengan baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. 

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan akses pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin dibandingkan Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin dibandingkan September 2022. 

Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial akan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. 

Program Makanan Bergizi

Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Sekali Sehari bagi masyarakat kurang mampu, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama anak-anak dan lansia.

Namun, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa berhenti pada program-program bantuan sosial semata. 

Ketimpangan regional di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. 

Pemerintah perlu fokus pada pengembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan infrastruktur dan kesempatan kerja.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah tantangan lain yang perlu dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan. Dampaknya terhadap sektor pertanian dapat mengurangi hasil panen dan memperburuk kemiskinan. 

Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim melalui teknologi pertanian modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Kerjasama internasional menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini. Indonesia harus terus memperkuat kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menghadapi isu-isu global seperti kemiskinan dan ketahanan pangan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang kuat dalam hal ketahanan pangan dan mampu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. 

Tantangan yang dihadapi tidak bisa dianggap remeh. Pemimpin yang visioner, tata kelola yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dan komunitas internasional adalah kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H