Strategi Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Pada 18 Oktober 2024, Prabowo Subianto, presiden terpilih, memberikan pembekalan kepada jajaran calon menterinya di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor. 

Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas dan mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pesan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan mendatang yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Dalam arahan yang disampaikan, Prabowo menekankan bahwa praktik korupsi harus dihindari, dan pengelolaan APBN harus dilakukan secara efisien. 

Baca juga: Susunan Menteri Kabinet: Representasi Kekuatan Koalisi Pemerintahan Prabowo

Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang hadir dalam pembekalan tersebut, menyebutkan bahwa Prabowo mengingatkan para calon menteri untuk tidak hanya mencapai target, tetapi juga untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang bersih.

Korupsi Tantangan Serius 

Pesan ini datang pada waktu yang krusial, mengingat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 3,85, lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 3,92. 

Baca juga: KAI: Menghadirkan Kenangan Manis dalam Setiap Perjalanan Bersama Sang Masinis

Penurunan ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi tantangan serius dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah baru.

Data IPAK tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat berpendidikan di bawah SLTA memiliki nilai 3,81, sementara mereka yang berpendidikan SLTA mencapai 3,87, dan di atas SLTA mencatatkan angka 3,97. 

Baca juga: Kabinet Zaken atau Politik Akomodatif? Pilihan Sulit Prabowo

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kesadaran antikorupsi dalam masyarakat.

Menurut peneliti ICW Diky Anandya, tren potensi kerugian negara pada 2023 berada di angka Rp 28,4 triliun, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan Rp 42,7 triliun pada 2022. 

Meskipun ada penurunan, angka ini tetap mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian negara akibat praktik korupsi.

Korps Pemberantasan TPK

Dalam upaya lebih lanjut untuk memberantas korupsi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Pembentukan korps baru ini diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024, yang ditandatangani Jokowi pada 15 Oktober 2024. 

Efektivitas kerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah Polri akan sangat menentukan keberhasilan dalam memerangi korupsi. 

KPK memiliki pengalaman panjang dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi, sementara korps baru diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara penegak hukum.

Korupsi dan Kemsikinan 

Akibat dari praktik korupsi sangat dirasakan oleh rakyat, terutama dalam konteks kelesuan ekonomi. 

Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan disalahgunakan, masyarakat akan kehilangan akses terhadap layanan dasar yang penting.

Prabowo menyadari bahwa untuk mengubah IPAK menjadi lebih baik, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. 

Calon menteri diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga menyusun program yang meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai antikorupsi.

Implementasi dari arahan Prabowo menjadi tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi diperlukan tindakan nyata dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa setiap menteri mematuhi arahan tersebut. 

Selanjutnya, peran media juga sangat penting dalam memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan. 

Dengan laporan yang transparan dan akurat, masyarakat bisa lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Partisipasi publik dalam pengawasan dapat menciptakan iklim yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Penghematan Anggaran

Prabowo juga mengajak para calon menteri untuk berperan aktif dalam penghematan anggaran di berbagai sektor. 

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, pengelolaan anggaran yang efisien menjadi suatu keharusan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Dengan menyatukan berbagai elemen---pemerintah, masyarakat, dan media---harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi menjadi semakin mungkin. 

Upaya untuk mendorong pendidikan yang lebih baik juga menjadi investasi jangka panjang yang akan membentuk karakter masyarakat yang lebih antikorupsi.

Distorsi Institusi Keadilan

Konsep "jebakan kesenjangan" yang diungkap dalam Routledge Handbook of Political Corruption (2015) menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan sosial berkontribusi pada korupsi, menciptakan siklus yang merugikan masyarakat. 

Ketika warga merasa bahwa sistem yang ada merugikan mereka, kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan hukum akan menurun. 

Frustrasi ini sering kali memicu tindakan korupsi, baik secara aktif maupun pasif, sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah ketidakadilan. 

Akibatnya, tindakan korupsi menjadi hal yang dianggap wajar, di mana moralitas individu melemah dalam menghadapi ketidakberdayaan terhadap situasi yang tidak adil.

Lebih jauh lagi, ketimpangan yang terus berlanjut dapat mendistorsi institusi keadilan, seperti pengadilan, yang seharusnya melindungi hak masyarakat. 

Ketika institusi ini dipandang sebagai alat untuk melindungi elit, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, yang seharusnya memberikan keadilan bagi semua. 

Hal ini menciptakan siklus di mana ketidakpuasan dan pesimisme semakin mendalam, mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara yang tidak etis dalam menghadapi masalah mereka.

Perlunya Komitmen Para Menteri

Keberhasilan pemerintahan baru akan sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen para calon menteri dalam menjalankan arahan Prabowo. 

Dalam situasi di mana indeks perilaku anti korupsi menunjukkan tren penurunan, tindakan nyata dari pemerintah akan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Maka, dengan semangat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat. 

Jika pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan efisiensi, maka masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H