Frustrasi ini sering kali memicu tindakan korupsi, baik secara aktif maupun pasif, sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah ketidakadilan.Â
Akibatnya, tindakan korupsi menjadi hal yang dianggap wajar, di mana moralitas individu melemah dalam menghadapi ketidakberdayaan terhadap situasi yang tidak adil.
Lebih jauh lagi, ketimpangan yang terus berlanjut dapat mendistorsi institusi keadilan, seperti pengadilan, yang seharusnya melindungi hak masyarakat.Â
Ketika institusi ini dipandang sebagai alat untuk melindungi elit, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, yang seharusnya memberikan keadilan bagi semua.Â
Hal ini menciptakan siklus di mana ketidakpuasan dan pesimisme semakin mendalam, mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara yang tidak etis dalam menghadapi masalah mereka.
Perlunya Komitmen Para Menteri
Keberhasilan pemerintahan baru akan sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen para calon menteri dalam menjalankan arahan Prabowo.Â
Dalam situasi di mana indeks perilaku anti korupsi menunjukkan tren penurunan, tindakan nyata dari pemerintah akan sangat diharapkan oleh masyarakat.
Maka, dengan semangat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, setiap langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan rakyat.Â
Jika pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan efisiensi, maka masa depan Indonesia yang lebih baik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
