Kabinet Zaken atau Politik Akomodatif? Pilihan Sulit Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada dilema besar dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Apakah akan membentuk kabinet zaken yang profesional, atau memilih jalur politik dengan kabinet akomodatif? 

Kedua opsi ini memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat mempengaruhi masa depan pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Kabinet zaken, yang terdiri dari para ahli profesional non-partisan, seringkali dipandang sebagai model ideal untuk menjawab tantangan modern yang semakin kompleks. 

Kabinet ini bisa membawa arah pemerintahan yang lebih fokus pada kebijakan berbasis keahlian, dengan keputusan yang diambil berdasarkan data dan kebutuhan teknis. 

Baca juga: Susunan Menteri Kabinet: Representasi Kekuatan Koalisi Pemerintahan Prabowo

Kabinet ini akan memberikan citra bahwa Prabowo serius dalam menjawab aspirasi rakyat dan menjauh dari politik transaksional.

Realitas Politik

Namun, realitas politik di Indonesia tidak bisa diabaikan. Keberagaman koalisi partai yang mendukung Prabowo, termasuk partai-partai besar seperti Gerindra, PAN, Golkar, dan partai-partai lain, menuntut akomodasi politik yang tak terhindarkan. 

Konstelasi politik ini mengharuskan Prabowo menyusun kabinet yang mampu merangkul berbagai kepentingan agar stabilitas politik dapat terjaga. 

Baca juga: Pemimpin atau Pengendali?

Hal ini membawa pada tantangan untuk memilih menteri-menteri dari partai politik yang seringkali dianggap kurang profesional dan lebih berpihak pada agenda politik masing-masing.

Baca juga: Krisis Identitas: Ketika Citra Diri Menggeser Integritas Diri

Akomodasi Politik

Bagi Prabowo, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa kabinet yang disusun tidak terjebak dalam politik akomodasi yang bisa mengorbankan kualitas dan efektivitas pemerintahan.