Jika subsidi KRL benar-benar hanya diberikan kepada mereka yang terverifikasi berdasarkan NIK, ada potensi ketimpangan dalam akses transportasi.Â
Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria subsidi akan membayar tarif penuh, sementara yang lainnya mendapatkan diskon.Â
Jika proses verifikasi tidak transparan atau tidak adil, ini dapat memicu ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan pengguna KRL.
Solusi yang Dapat Ditempuh
Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kenaikan tarif ini.Â
Transparansi dalam kajian kenaikan dan mekanisme subsidi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami alasan di balik kebijakan ini.Â
Sosialisasi dan edukasi mengenai subsidi berbasis NIK juga harus dilakukan dengan baik, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi.
Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau program kompensasi bagi pengguna KRL.
Misalnya potongan tarif untuk pembelian tiket bulanan atau diskon khusus pada hari-hari tertentu.
Kebutuhan Akan Transportasi Publik Berkualitas
Di sisi lain, pengguna KRL tentu mengharapkan adanya perbaikan layanan yang signifikan seiring dengan kenaikan tarif.Â
Penambahan gerbong, perbaikan fasilitas stasiun, dan peningkatan ketepatan waktu keberangkatan bisa menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan operator KRL.
