ketimpangan Pendapatan antara Kota dan Desa

Banyak tulisan dan berita, kalau Pak SBY menyampaikan kalau gaji beliau sebagai presiden RI sudah tujuh tahun tidak naik, dan tadi pagi juga saya membaca kalau Pak Joko Widodo atau biasa di panggil  Pak Jokowi yg menjabat sebagai Walikota Solo tidak pernah mengambil gajinya walaupun beliau setiap bulan menanda-tangani slip gajinya tapi sejak hampir tujuh tahun juga beliau memimpin pemerintahan di Kota Solo bliau belum pernah melihat gaji yang menjadi hak nya sebagai wali kota Solo.

Jelas berita yang kontradiksi, namun kita bisa belajar dari kedua tokoh tersebut kualitas dan kepribadian kedua tokoh tersebut secara singkat, dan jika kita lihat kembali ke masyarakat luas maka jelas tampak betapa gaji para pejabat dan pegawai negeri begitu besar nilainya jika di bandingkan pendapatan para rakyat yang memberikan mandat kepada para pejabat dan PNS tersebut.

Banyak masyarakat yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan dan jika mendapatkan pekerjaan nilai yang di terima sangatlah minim namun  itulah pilihan hidup. Tak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bagi masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani, pendapatan mereka jauh lebih minim dan miris dikarekan praktek ijon atau rentenir dan kuasa para tengkulak dalam mengatur harga jual beli hasil pertanian. Negara ini semakin tampak rapuh dan miskin serta suram, sudah saatnya para pemuda dan pemudi untuk berani mengambil sikap untuk menjadi pelaku wira usaha yang mumpuni dengan mengandalkan kenekatan dan kebutuhan untuk hidup dan menjadi pionir di lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal.

Mari berbuat dan melakukan yang terbaik dan menjadi bagian di depan barisan untuk memperbaiki negeri ini dengan dari lingkungan terdekat di rumah dan keluarga kita agar ketimpangan pendapatan antara kota dan desa hilang dan kita sama-sama hidup dalam kelayakan sosial ekonomi.

Salam hangat dari Bang Nyo