Pemerintah memang menyebut bahwa kenaikan ppn ini akan digunakan untuk mendanai program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Tetapi, apakah jaminan ini cukup untuk menenangkan keresahan masyarakat kecil yang langsung merasakan dampak kenaikan harga? Transparansi dan implementasi yang tepat sasaran menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.
Pancasila bukan sekadar asas negara, melainkan panduan etis yang harus hadir dalam setiap kebijakan. Sila kelima mengingatkan kita bahwa kesejahteraan bersama adalah tujuan utama. Dalam konteks kenaikan ppn, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperparah kesenjangan sosial.
Kenaikan tarif ppn adalah tantangan besar, tetapi juga peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai pancasila. Transparansi, keberpihakan pada masyarakat kecil, dan pengelolaan pajak yang adil adalah kunci untuk menjawab keraguan masyarakat.
Solusi agar selaras dengan sila kelima:
Prioritaskan ppn pada barang mewah:
Fokus pada barang dan jasa yang bersifat mewah daripada kebutuhan pokok agar tidak memberatkan rakyat kecil.penerapan kenaikan ppn alangkah baiknya lebih berfokus pada barang barang mewah seperti kendaraan mewah dll,dibandingkan dengan kebutuhan pokok seperti bahan pangan.
Subsidi lintas sektor:
Kembangkan subsidi atau program kompensasi untuk masyarakat miskin, misalnya bantuan langsung tunai atau subsidi bahan pokok.penyaluran yang selalu dipantau agar tepat sasaran.disalurkan pada mereka yang membutuhkan dan tidak ada penyelewengan dari pihak lain.
Transparansi penggunaan pajak:
Pemerintah harus menjelaskan secara rinci bagaimana pendapatan ppn akan digunakan untuk kepentingan bersama.selain itu juga merealisasikan apa yang telah di janjikan sebelumnya supaya masyarakat dapat lebih mempercayai dan menyetujui kebijakan kebijakan baru lainnya
Apakah kebijakan ini akan berhasil mendukung pembangunan tanpa mengorbankan keadilan sosial? Jawabannya akan tergantung pada seberapa serius pemerintah menjalankan amanat pancasila. Yang jelas, keadilan sosial harus selalu menjadi prioritas utama, bukan sekadar retorika kosong.
