Hubungan SDG's Kelima dengan Pemberdayaan Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kesetaraan gender mencakup penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, politik, maupun di rumah tangga (World Bank, 2020). Pemberdayaan perempuan, yang merupakan bagian dari upaya mencapai kesetaraan gender, bertujuan untuk memberikan akses yang setara kepada perempuan dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan (UN Women, 2019). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan tidak hanya memberi manfaat bagi individu perempuan itu sendiri, tetapi juga berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara luas (Duflo, 2018).

Namun, meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong kesetaraan gender, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang masih sangat nyata di banyak negara, termasuk Indonesia (BPS, 2021). Meskipun indeks pembangunan gender (GDI) Indonesia telah menunjukkan kemajuan, kesetaraan dalam hal pendidikan, ekonomi, serta representasi perempuan dalam politik masih sangat terbatas (Muktar, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah suatu tujuan yang bisa dicapai dengan cepat, melainkan merupakan proses panjang yang membutuhkan komitmen dan peran aktif dari berbagai pihak.

Pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan juga sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai lembaga internasional. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender serta menciptakan program-program yang memberdayakan perempuan di berbagai sektor (Kabeer, 2019). Di Indonesia, meskipun ada beberapa inisiatif pemerintah untuk memajukan kesetaraan gender, implementasi kebijakan yang lebih efektif dan terkoordinasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Penting untuk dicatat bahwa kesetaraan gender bukan hanya keuntungan bagi perempuan, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memajukan kesetaraan gender seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pencapaian Tujuan SDG's Nomor 5 akan memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya tujuan-tujuan lainnya, seperti pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. Peran SDGs Nomor 5 dalam Pemberdayaan Perempuan

SDGs Nomor 5, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memberikan kerangka kerja yang penting bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam mempromosikan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan bukan hanya soal peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga tentang memperbaiki posisi perempuan dalam ekonomi dan politik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), pemberdayaan perempuan dalam konteks SDGs Nomor 5 bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pencapaian SDGs Nomor 5 sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan yang seharusnya merata di seluruh Indonesia, dari daerah perkotaan hingga pedesaan.

Kesetaraan gender yang tercapai melalui pemberdayaan perempuan akan memberikan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Suriani (2019), pendidikan yang setara bagi perempuan memberikan mereka kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke sumber daya ekonomi sangat penting dalam mencapai SDGs Nomor 5.

2. Tantangan dalam Mencapai Kesetaraan Gender

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai kesetaraan gender, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketimpangan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara perempuan dan laki-laki, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Purnama dan Hidayati (2020) menyoroti bahwa norma sosial yang mengharuskan perempuan untuk tetap berada dalam ranah domestik menghalangi mereka untuk berkembang dalam sektor publik dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya, diperlukan perubahan sosial dan budaya yang mendalam, di samping kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan.

Selain itu, meskipun kebijakan afirmatif telah diberlakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam representasi perempuan di sektor politik Indonesia. Taufik (2021) menyatakan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam politik semakin meningkat, namun mereka sering kali terpinggirkan oleh struktur kekuasaan yang dominan laki-laki. Untuk itu, tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia adalah mengatasi hambatan struktural dan sosial yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, terutama politik dan ekonomi.

3. Pemberdayaan Perempuan dalam Mendorong Pembangunan Sosial dan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pemberdayaan perempuan tidak hanya memberikan dampak positif pada individu perempuan itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan keluarga dan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Astuti (2019), perempuan yang diberdayakan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi pada pembangunan keluarga yang lebih sejahtera. Hal ini sangat penting, mengingat perempuan seringkali menjadi pengelola utama rumah tangga, terutama dalam hal pengelolaan ekonomi keluarga dan pendidikan anak.

Lebih jauh, pemberdayaan perempuan dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Rini (2020) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, seperti melalui program kewirausahaan dan akses terhadap pelatihan keterampilan, dapat membantu perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi perempuan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh Indonesia.

Pada tingkat masyarakat, pemberdayaan perempuan juga berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sari (2019) mencatat bahwa perempuan yang diberdayakan sering kali menjadi agen perubahan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, serta mendorong kesadaran masyarakat mengenai isu-isu sosial dan lingkungan. Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini memperlihatkan bahwa kesetaraan gender memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, serta dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, pencapaian SDGs Nomor 5 sangat bergantung pada upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Walaupun sudah ada kemajuan yang signifikan, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan norma sosial, hambatan struktural, dan kurangnya akses perempuan terhadap berbagai sumber daya. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, serta perubahan sosial yang mendalam untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, SDGs Nomor 5 tentang kesetaraan gender memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik, dapat memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Walaupun telah ada berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan ini, tantangan besar seperti ketimpangan akses, norma sosial yang membatasi, dan hambatan struktural masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesetaraan gender yang sejati di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam memastikan akses yang setara bagi perempuan di seluruh sektor kehidupan. Kebijakan afirmatif yang lebih kuat, perubahan sosial yang mendalam, serta pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan harus menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan keberhasilan pemberdayaan perempuan, diharapkan dapat tercapai pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan, tetapi juga untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.