Pembangunan sejati bukan tentang jumlah, melainkan tentang kualitas partisipasi. Dan dalam partisipasi itu, perempuan bukanlah sekadar angka, melainkan kekuatan transformatif yang tak terbantahkan.
Strategi Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pertama, diperlukan revolusi sistemik dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan nasional harus didesain ulang untuk menghilangkan bias gender sejak dini. Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, melainkan pembentukan mindset yang menghargai kesetaraan dan potensi setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin.
Program beasiswa yang fokus pada perempuan di bidang-bidang strategis seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) menjadi instrumen penting. Kesenjangan partisipasi perempuan di sektor-sektor ini masih sangat nyata. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas, kita membuka pintu bagi generasi perempuan untuk mengisi posisi-posisi kunci dalam pembangunan nasional.
Kedua, reformasi struktural dalam dunia ketenagakerjaan mutlak dilakukan. Sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier harus dibangun dengan mekanisme yang transparan dan bebas bias. Perusahaan perlu didorong untuk menerapkan kebijakan kesetaraan gender secara konkret, bukan sekadar retorika.
Praktik-praktik diskriminatif seperti pertanyaan seputar rencana kehamilan dalam wawancara kerja, pembatasan promosi bagi perempuan yang sudah menikah, atau ketidaksetaraan upah harus dihapuskan. Pemerintah dapat menggunakan instrumen regulasi dan insentif untuk mendorong transformasi ini.
Ketiga, penguatan ekosistem kewirausahaan perempuan. Akses permodalan menjadi salah satu hambatan utama pengembangan usaha bagi perempuan. Program-program kredit dengan skema khusus, pendampingan bisnis, dan fasilitasi jejaring usaha dapat menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi perempuan.
Data menunjukkan bahwa usaha yang dipimpin perempuan cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki dampak sosial yang positif. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan ekonomi komunitas secara lebih menyeluruh.
Keempat, penguatan representasi politik perempuan. Kuota 30% dalam parlemen bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari proses transformasi. Dibutuhkan program penguatan kapasitas politik perempuan secara berkelanjutan. Mereka perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, jejaring Politik, dan strategi advokasi kebijakan.
Kelima, dekonstruksi budaya patriarki memerlukan pendekatan komprehensif. Laki-laki sebagai bagian integral masyarakat harus diajak sebagai mitra dalam proses perubahan. Program-program yang melibatkan laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender, baik di level keluarga maupun institusi, menjadi kunci keberhasilan transformasi sosial.
Keenam, pengembangan sistem perlindungan dan dukungan bagi perempuan yang berkarier. Kebijakan cuti melahirkan yang fleksibel, fasilitas penitipan anak di tempat kerja, perlindungan hukum dari diskriminasi dan pelecehan, serta jaminan keamanan profesional merupakan investasi penting dalam memaksimalkan partisipasi perempuan.
