Pemutaran Film "Perempuan Nelayan" yang Mengundang Kontroversi

Poros Maritim  dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Masalah kelautan, termasuk masalah perikanan, memang merupakan persoalan penting bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga banyak negara di dunia. Sedikitnya 200 juta orang penduduk di negara-negara berkembang bekerja sebagai nelayan tradisional.

Demikian headline di undangan acara Pendidikan Publik JP 95 Perempuan Nelayan 31 Januari 2018 , yang dilaksanakan oleh Jurnal Perempuan. Saat saya melakukan registrasi, diberikan dua buah buku Jurnal Perempuan yang membahas mengenai Perempuan Nelayan serta Perkawinan dan Keluarga, beserta lembaran Siaran Pers , oleh Jurnal Perempuan. 

Bagi yang belum mengetahui , Jurnal Perempuan mulai diterbitkan pada tahun 1996 dengan visi dan misi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan melalui produksi pengetahuan dengan fokus kegiatan penelitian, penerbitan dan pendidikan. Jurnal Perempuan merupakan satu-satunya jurnal feminis di Indonesia dan bernanung di bawah Yayasan Jurnal Perempuan. Hingga Januari 2018, Jurnal Perempuan telah menerbitkan 95 edisi

Ok, feminis itu apa si? Dari situs Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saya mengetikan kata tersebut. namun tidak ditemukan

dokumentasi pribadi

Mau tak mau , saya cari di google dan muncul sebagai berikut:

Dokumentasi pribadi

Ok, jadi sudah ada gambaran , kira-kira apa yang akan diperlihatkan dalam film ini. Jadi kalau ada yang mempertanyakan , ketajaman dan kritik yang tajam diberikan kepada kaum laki-laki, saya percaya , pembaca sudah faham karena landasan dari kata "feminis" itu sendiri. ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, karena selesai diskus dan pemutaran film. Saya masih bertemu dengan perempuan yang mengomel , merasa film tersebut terlalu menyudutkan  dan melawan kodrat perempuan itu sendiri.

Dalam hal ini, sayapun kembali bertanya. "Apakah anda faham, arti kata feminis?". 

Wajahnya nampak sedikit terkejut.

Iya, pemutaran film ini memang menceritakan perjuangan Perempuan Nelayan , melawan birokrasi dari kaum laki-laki, yang mengatas namakan Undang-Undang yang tidak jelas detil bab penjelasannya dan menginterpertasikannya dalam jalur Agama yang dianutnya, dalam hal ini, mohon maaf, kebetulan yang ada di jalur birokrasi pemerintahnya beragama Islam.

Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, bertujuan baik dengan gagasan yang memiliki pekerjaan Nelayan akan mendapatkan akses program pemerintah. Namun sayangnya, di lapangan , yang dapat menuliskan pekerjaan sebagai Nelayan hanyalah kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, tidak dapat mencantumkan hal tersebut. Hanya beberapa wilayah saja, yang pejabatnya mau memahami , mau menuliskan dalam KTP kaum perempuan , pekerjaan sebagai Nelayan.