RKUHP: Penyerangan Kehormatan Vs Kritikan

 

Sumber: https://twitter.com/abu_nafis0

Sebagai penikmat dan penonton pesta demokrasi di Negeri ini, setidaknya terdapat 4 (empat) highlight yang menjadi cacatan jika Pasal ini tetap dimuat dalam RKUHP: 

Pertama, menjadikan kanker demokrasi di Negeri ini. Semangat dimunculnya kembali Pasal ancaman pidana bagi yang menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi seubah pertanyaan besar. Mengingat pernah dilakukan pencabutan oleh hakim MK akan keberadaan pasal ini. Tentu seharusnya pasal ancaman pidana atas penghinaan harkat atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat kembali dimuat dalam RKUHP mengingat kehadiran Pasal ancaman pidana sebagaimana disebutkan diatas bertentangan dengan semangat demokrasi di Negeri ini. Jika tetap aakan disahkannya pasal ini tentu akan menuai kecacatan pada sistem demokrasi kita. Bagaimana tidak, seorang seniman yang mengekpresikan suasana bathinnya melalui tulisan atau gambar atas sejumlah penderitaan yang dialami rakyat sebagai dampak dari kebijakan produk Presiden dapat disuguhkan pasal ancaman hukuman pidana. Walau, saat ini dalih melakukan pembelaan bahwa ancaman pidana tidak dapat dengan mudah dilakukan begitu saja. Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah tebang pilihnya aduan yang diajukan Presiden tidak terlepas dari conflict of interest. Mengingat, kehadiran Pasal ini dimunculkan khusus untuk melindungi kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, tentu pasal ini nantinya menjadi jimat bagi pemegang kekuasan untuk berlindung dari kritikan atas kerugian kebijakan yang dihasilkan dan menjadi panah bagi lawan yang tajam dalam mempersoalkan setiap kebijakan yang dihasilkan.       

Kedua, mencedrai asas equality before the law. Asas persamaan di depan hukum dimaksudkan agar dalam penerapan sebuah peraturan atau hukuman tidak membeda-bedakan kepentingan siapa yang ingin dilindungi. Agar kebebasan berpendapat tidak bablas, menjadikan negara perlu untuk membatasi hak warga negera dalam menyatakan pendapat.  Negara pula yang mengeluarkan batasan tersebut melalui sebuah instrument hukum yaitu UU No. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik. Hadirnya ancaman pidana bagi yang melakukan pencemaran nama baik dalam UU ini tentu dimaknai bahwa aturan tersebut berlaku bagi seluruh kalangan di Republik ini. Termasuk di dalamnya dimaksudkan untuk melindugi kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presien jika kita ingin mengenyampingkan kehadiran RKUHP. Sehingga, tanpa kehadiran ancaman pidana dalam RKUHP pun yang menuai ketidakpastian dalam penerapannya, sesungguhnya kebebasan berpendapat telah dibatasi oleh negara demi untuk menjaga kehrormatan, martabat bagi seluruh kalangan di negeri ini termasuk di dalamnya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sehingga, muatan pasal ancaman pidana bagi yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dirasakan tidak perlu.     

Ketiga, batasan yang belum jelas. Penyebutan ancanam pidana tertuju pada perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden secara intrinsik masih belum jelas batasannya dengan kritikan dan seakan dipaksakan untuk dapat dimuat dalam RKUHP. Hal ini terbukti dari klausa pengecualian pada pasal selanjutnya, bahwa bukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Ini menjadi absurd jika kita ingin membandingkan dengan penyampaian kritikan yang dilantorkan terhadap kebijakan Presiden yang merugikan rakyat Indonesia dan pastilah dinyatakan atas nama kepentingan umum. Tentu dapat menimbulkan penafsiran subjektif yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai akibat, pasal ini menjadi ancaman bagi para penkritik kebijakan dan para akademisi yang memaparkan keilmuannya terhadap suatu kebijakan. Lantas, apa tujuan dimuatnya kembali pasal tersebut dalam RKUHP? 

Keempat, memberhalakan kepala negara atau kepala pemerintahan. Presiden adalah jabatan yang dihasilkan oleh proses politik. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Tentu menjadi sebuah keniscayaan, setiap kebijakan yang ditorehkan oleh pemerintah menuai pro kontra, memiliki dampak positif dan negatif bagi berbagai kalangan, dan bisa menjadi orasi bagi koalisi atau bahkan menjadi perdebatan sengit bagi oposisi.  Terlepas dari berbagai kepentingan, hilir dari setiap kebijakan yang dihasilkan adalah demi kepentingan umum dan demi kepentingan rakyat Indonesia. Maka, jika terdapat kebijakan yang mengagungkan kalangan tertentu, dan merugikan kepentingan umum atau kepentingan rakyat pastilah kebijakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Sehingga, benang merah atas kritikan yang dilontarkan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah murni sebagai akibat dari kebijakan yang merugikan rakyat di Negeri ini. Maka jangan sampai kritikan yang dilontarkan terhadap pemangku jabatan diserang oleh ancaman pidana bagi yang menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Susunan frasa dalam Pasal ini yang masih sangat elastis menjadi jurus bagi penguasa untuk menangkis atas segala kritikan. Padahal, sejumlah kritikan yang ditujukan pada penguasa bermula dari hasil karya pemerintah yang merugikan kalangan tertentu. Justru, kritikan merupakan makanan sehari-hari pemerintah merujuk pada kursi jabatan yang diemban adalah sebagai pelayan rakyat. Sehingga rasa sensitifas dan emosional bathin yang menggoncang pada diri pemerintah bukanlah menjadi dasar dimuatnya kembali Pasal ini. Justru, dengan segala kritikanlah Pemerintah harusnya terus berbenah dan mengintropeksi diri apakah selama ini telah menjadi sebenar-benarnya pelayan rakyat atau malah menjadikan kursi jabatan merampas hak-hak rakyat? Karena kebenaran adalah mutlak milik Yang Maha Kuasa, dan kekeliruan atau kekhilafan adalah sifat manusia. Maka, jangan sampai dimunculnya kembali Pasal ini dalam RKUHP, terkesan sebagai ancaman keras bagi yang mengkritik kebijakan Pemerintah mengingat parameter penyerangan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat terukur apalagi bersifat objektif ketika diterapkan.    

Usaha yang dikerahkan oleh para wakil rakyat di Senayan agar lahirnya sebuah peraturan tidak terlepas dari tujuan agar terciptanya suasana yang aman, damai, dan tertib. Namun, jika lahirnya sebuah peraturan justru akan menjadikan pemerintah bersembunyi di balik delik ancaman pidana atas kerugian dari kebijakan yang dihasilkan, saling serang-menyerang, dan  lapor-melapor, yang pada intinya tidak terciptanya kondisi masyarakat yang aman, damai, dan tertib tentu menjadi pertanyaan besar perlukah dimuatnya ketentuan Pasal ancaman pidana bagi yang menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden?  Bagaimana menurut pandangan anda?