Peremajaan perangkat itu adalah sebagai upaya antisipatif agar 200 juta data penduduk, ya termasuk data kita tentunya, tidak hilang. Ini juga untuk mempersiapkan kesahihan data pemilih pada pemilihan presiden dan pilkada tahun 2024 mendatang.
Kita semua berharap semoga berbagai upaya yang dilakukan Dukcapil untuk menarik biaya untuk akses NIK benar-benar ditujukan untuk memproteksi data identitas kita.Â
Dalam konteks yang lebih besar, semoga pemerintah telah melakukan tindakan serius untuk mengantisipasi berbagai macam kriminalitas dalam dunia siber.
Ketahanan terhadap sekuritas siber adalah konsekuensi logis dari melajunya kecanggihan teknologi digital di abad-21. Ketahanan siber sekarang ini mejadi salah satu aspek ketahanan nasional yang urgensinya sepenting ketahanan ideologi, ketahanan budaya, ketahanan politik, atau ketahanan ekonomi.Â
Ketahanan siber nasional mencakup daya tahan sistem siber nasional untuk melindungi data nasional dan data pribadi seluruh penduduk.
Sekilas Data
Mari sekarang kita buka data tentang sepintas fakta serangan siber di negeri ini. Berdasarkan data dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional), di tahun 2021 saja terlacak sekitar 1,6 miliar trafik yang tidak wajar atau bahkan serangan siber di negara kita. Dari angka tersebut, ribuan serangan ditujukan ke Istana Negara.Â
Selain malware, ketidakwajaran sinyal EM (elektromagnetik) juga terdeteksi di sekitar istana. Ini menunjukkan bahwa dunia digital menjadi aspek penting untuk diperhatikan secara lebih serius.
Selain istana, bank dan sistem keuangan negara menjadi target empuk para hacker. Pada tanggal 21 januari 2022, Kepala Departmen Komunikasi Bank Indonesia memberikan pernyataan kepada Kompas bahwa ada upaya peretasan di BI yang berupa ransomware.Â
Jenis serangan siber ini sangat berbahaya. Ransomware akan membuat penolakan akses nasabah hingga mereka membayar uang tebusan.Â
