Pengakuan sebagai subjek hukum adalah prasyarat legal bagi masyarakat adat untuk mengakses dan menguasai sumber daya alam. Dengan kata lain, Kerangka legal yang ada masih menutup akses dan kontrol masyarakat adat untuk memiliki sumber daya alamnya.
Sedangkan pada sisi layanan dasar, hambatan legal tidak serumit seperti halnya pengakuan masyarakat adat di bidang sumber daya alam. Bidang-bidang layanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan dan identitas legal tidak mempersyaratkan pengakuan subjek hukum masyarakat adat terlebih dahulu.
Namun, cara hidup dan identitas budaya yang khas acapkali diabaikan dalam pelaksanaan layanan-layanan dasar, misalnya masih banyaknya masyarakat adat yang nomaden tidak terjangkau layanan identitas legal, baik itu akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan sebagainya karena perangkat dan mekanisme pencatatan identitas legal bertumpu pada masyarakat menetap.
Demikianlah, persoalan eksklusi sosial masyarakat adat bersifat sosial sekaligus struktural. Sifat struktural tersebut terkait dengan muatan kebijakan dan implementasi beserta prosedur-prosedurnya yang potensial melahirkan deskriminasi, pelanggaran dan pengabaian hak oleh negara. Sedangkan sifatnya yang sosial adalah deskriminasi masyarakat adat memperkuat isolasi sosial dalam relasinya dengan masyarakat luas.
Kewargaan Inklusif
Inklusi sosial adalah kondisi sebaliknya dari eksklusi sosial. Inklusi sosial adalah mengenai perubahan sosial dalam masyarakat atau komunitas dan bagaimana mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat dengan menghilangkan semua rintangan bersifat deskriminatif. Inklusi sosial adalah proses untuk memastikan semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya di dalam proses pembangunan. Konsep tersebut mengupayakan pemberian hak (Tambunan, 2016).
Secara sederhana, inklusi sosial adalah situasi dan proses demokratis dengan partisipasi penuh setiap kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat untuk menghindari eksklusi sosial. Inklusi sosial dalam konteks masyarakat adat adalah bagaimana mendorong proses demokratis yang mampu membuka peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat adat, baik pada ranah politik maupun sosial.
Pada ranah politik, kebijakan deskriminatif terhadap masyarakat adat selayaknya dikaji ulang, misalnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang membatasi pengakuan hak masyarakat adat. Di sisi lainnya, kebijakan mendukung tindakan affirmatif (affirmative action) negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat adat semestinya dilahirkan, khususnya di bidang layanan dasar maupun perlindungan hak.
Dalam konteks ini, RUU Masyarakat Adat yang sedang digodok Pemerintah dan DPR RI sangat relevan untuk diterbitkan untuk memastikan perangkat hukum perlindungan hak masyarakat adat yang memastikan adanya tindakan affirmatif dan jaminan partisipasi masyarakat adat dalam satu undang-undang payung.Â
Sedangkan pada ranah sosial, pemahaman atas keberagaman, toleransi dan inklusi sosial mesti melembaga, baik melalui jalur Pendidikan dan kebudayaan untuk membangun interaksi dan penerimaan sosial antar kelompok masyarakat. Dengan hal ini, maka identitas adat bukan lagi dipandang sebagai pembeda dalam kehidupan bermasyarakat, namun sebagai mozaik kekayaan bangsa dalam politik kewargaan setara semartabat yang dijanjikan oleh konstitusi kita.
