Vaksinasi Covid-19 Sukses, (Jika) Disuluhkan Terlebih Dahulu

Tanggal 11 Januari 2021 babak baru penanganan masalah Corona di Indonesia. Karena pada tanggal tersebut pemerintah berencana memvaksin masyarakatnya yang dimulai dari tenaga kesehatan. Dan lebih menariknya lagi Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan divaksin.

Ada beberapa jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac. Hanya saja seytelah MUI menyatakan vaksin tersebut halal masih menunggu BPOM menyatakan kalau vaksin tersebut boleh beredar di masyarakat.

Herd Imunity atau kekebalan komunitas adalah tujuan utama dengan adanya vaksinasi ini. Dengan harapan ketika 70% dari total masyarkat Indonesia telah mendapat vaksin maka penyebaran Corona dapat ditanggulangi. Sebagaimana virus polio dan lainnya yang dapat dikendalikan. Proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dari pendataan, penetapan vasilitas, registrasi,  hingga penghitungan kebutuhan adalah mutlak diperlukan.

Jikalau prosesnya tidak secermat dan detail banyak hal yang dikhawatirkan pun akan terjadi. Misalnya saja daerah di Jawa yang padat penduduknya karena salah dalam mengkalkulasi kebutuhan akan terjadi kekurangan. Atau di wilayah luar Jawa di Kalimantan misalnya karena salah pendistribusian akan menyasar ke daerah lainnya karena kurangnya penguasaan wilayah.

Hal-hal yang diluar jangkauan pastilah akan mendaptkan perhatian yang lebih serius bukan hanya kalkuasi kebutuhan, atau kurang akurat data yang dimiliki oleh pemerintah namun masyarakat itu sendiri yang harus diantisipasi tentang keikutsertaanya. Sangat disayangkan jika pendataan dan hingga pendistribusiannya sudah benar malah apriori, hingga apatis.

Sehingga tindakan kongkrit dan bisa dijadikan contoh oleh masyarakat sangat diperlukan. Sehingga tidak  berlebihan kiranya tindakan Presiden Joko Widodo menyatakan kesanggupan divaksin dalam daftar deretan pertama. Kemudian seolah tidak mau kalah kesanggupan oleh para gubernur, bupati, hingga pejabat Negara untuk divaksin terlebih dahulu.

Apakah tindakan represif diperlukan agar herd imunity dapat tercapai? Pilihan untuk kepentingan lebih besar menurut saya boleh saja. Karena dengan target 70% rakyat yang harus divaksin tidak tercapai maka mau tidak mau pilihan yang bersifat memaksa harus diberlakukan. Bukankah untuk vaksin yang akan diadakan oleh pemerintah gratis. Jikalau gratis saja masih pada enggan bagaimana nanti kalau membayar dengan harga penuh?

Masa vaksinasi yang melalui beberapa tahap itu meruapakan rangkaian jalan yang panjang untuk mengembalikan ke kehidupan yang lebih normal, meskipun tidak bisa lagi kenormalan itu disandingkan ketika belum ada virus Corona. Kurang lebih 14 bulan waktu untuk vaksinasi, kemudian dalam jangka waktu yang panjang itu tentulah publik akan menyangka jika virus itu telah hilang karena sudah ada obatnya.

Padahal untuk tahap pertama saja yang akan dilakukan untuk para Nakes dan orang-orang yang berkaitan dengan kesehatan, serta para penegak hukum. Vaksinasi akan dilakukan dari bulan Januari 2021 hingga April 2021, jikalau dalam rentang waktu tersebut ada kelonggaran terhadap perilaku masyarakatnya sendiri maka meskipun tenaga kesehatan telah imun yang terjadi adalah pelonjakan kasus korona secara masif. 

Sebagai contoh hanya dalam hitungan hari ketika masyarakat dengan bebas merayakan libur akhir tahun  masyarakat yang terkena inveksi 9.640 orang. Tentunya jumlah itu sangat besar sejak Corona menyebar di Indonesia untuk pertama kalinya pada bulan Maret 2020 yang masih bisa dihitung dengan jari.

Kurun waktu April 2021 hingg Maret 2022 diharapkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sudah tervaksinasi sesuai dengan kesediaan obat. Hal yang riskan jikalau setelah vaksinasi pola hidup tetap sama. Hanya saja kecenderungan terhadap permasalahan kesehatan umum yang tidak diimbangi dengan penyadaran jika masalah bersama lebih penting sepertinya proses untuk keluar dari Covid-19 akan memakan waktu yang sangat lama.

Penyadaran dengan segala cara harus dilakukan, termsuk di dalamnya melibatkan civitas akademika, peran sekolah, peran santri, peran gereja, peran komunitas kajian harus dilibatkan. Namun sayangnya sekolah dan kampus dan tempat pendidikan ditutup. Padahal dari sanalah informasi akan mudah sampai di masyarakat. Namun, sayangnya semua lembaga pendidikan dari berbagai jenjang harus diadakan dengan sistem daring.

Kemudian pikiran saya tidak sengaja bertemu kembali masa ketika ada Departemen Penerangan yang saat itu sangat moncer dengan menterinya Bapak Harmoko. Apa yang tidak bisa disampaikan? Semuanya bisa. Dengan corong TVRI dan RRI segala kebijakaan pemerintahan Soeharto dapat sampai di masyarakat.

Bukan saya berikeinginan menghidupkan departemen penerangan, karena sekarang ada Menkominfo yang tugasnya hampir sama hanya saja sekarang tidak begitu bertaji dibanding dengan masa ketika masih bernama Departemen Penerangan. Kementrian Informasi dan Komunikasi yang sekarang sepertinya lebih banyak berkutat dalam ranah teknologinya, sementara penyuluhan maksud dan tujuan  pemerintah kurang bisa dikomunikasikan.

Padahal untuk masa pandemi seperti ini kehadiran lembaga mandiri bukan  yang hanya diadakan ketika ada kejadian atau bersifat insidental sangat diperlukan. Agar berita yang genting seperti ini bisa sampai ke pelosok tanah air. Apalagi dengan dukungan teknologi informasi yang mumpuni dan SDM yang jempolan maka kesimpang-siuran berita dapat ditiadakan. Dan lebih penting lagi masyarakat tahu apa yang dimaui oleh pemerintahnya.