Pilkades Antara Resistensi dan Pendewasaan Berpolitik Masyarakat Desa

.

Pada hari ini, 21 Desember 2019 di beberapa kecamatan Kabupaten Pati di adakan Pilihan petinggi (begitu sebutan warga untuk lurah atau kepala desa) secara serentak. Pemilihan itu sendiri adalah bentuk  kehidupan demokrasi di desa. 

Masyarakat desa menganggap pemilihan itu adalah bentuk mendapatkan pemimpin sesuai pilihan mereka secara berkala, selama lima tahunan secara fair. 

Dan bisa di bilang pemilihan petinggi atau kepala desa kali ini sangat tinggi. Baik di desa Gabus, kecamatan Gabus. Kecamatan Tambakromo, Winong dan bebarapa kecamatan di kabupaten Pati rerata yang datang lebih dari 80%.

Sebagi contoh di desa Gabus, Kecamatan Gabus,  Kab. Pati jumlah suara sah 4215, dengan suara tidak sah hanya 41. Menandakan kesadaran untuk  memilih sudah baik. Tingkat kesertaan bisa dijadikan sebagai barometer bahwa kehidupan di akar rumput, yaitu di desa-desa sudah berjalan dengan normal meskipun harus diakui ada gesekan karena kedekatan emosi.

Kedekatan emosi sebagai warga desa tampak menonjol, terlebih jika yang jadi calon itu adalah masih kerabat, tetangga, teman sepermainan waktu masih kecil mereka akan datang, meski mereka dalam poisi merantau. Sehingga kedekatan emosi yang ada itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan atau resistensi yang tidak akan habis manakala jagonya kalah.

Berbeda dengan pilihan presiden atau pilihan gubernur kaitan emosi pada tiap calon tidak sekuat pilihan lurah. Dalam pilkada ketegangan akibat gesekan pilihan yang berbeda hanya akan berlangsung dalam hitungan hari. Namun, berbeda dengan pilihan lurah maka gesekan itu akan berlangsung berlaku hingga turun temurun. Begitu jika pilihan lurah harus dilaksankan dengan cara pilihan langsung.

Gesekan itu bisa berupa tidak akan mengundang ataupun tidak akan datang  jika punya hajatan, menutup seluruh komunikasi, bahkan terputusnya persaudaraan karena beda pilihan. 

Demikian tinggi efek keburukan pilihan kepala desa atau petinggi yang diadakan. Sehingga langkah-langkah untuk mendewasakan warga memang mutlak diperlukan. Jangan sampai pilkades yang diadakan secara serempak dengan maksud mengurangi biaya demokrasi dan menghilangkan praktek pengerahan masa harus menjadi boomerang di suatu saat.

Kalau Saya menghitung di luar nalar jika waktu menjabat selama 5 tahun akan kembali seluruh modal yang sudah dikeluarkan. Sehingga tidak jarang seorang yang tidak tulus menjalankan amanahnya, tidak kuat menerima pendapatan dari pengelolaan kas bengkok yang dialokasikan sebagai gaji petinggi,  baru menjalankan jabatannya 1 tahun sudah harus mencicipi hotel prodeo. Atau harus menjadi buron karena ketahuan menilap uang Bandes yang dipatok minimal sekarang ini Rp800.000.000.  bahkan di desa Gabus sudah lebih dari satu milyar pertahunnya di samping PAD desa. Jadi sebenarnya cukup sexy pengelolaan dana desa itu.

Setiap calon pasti sudah mempertimbangkan semua keuntungan dan kerugian ketika hendak maju mencalonkan diri menjadi  kepala desa. Di samping harus memiliki dana yang cukup memadai untuk bertarung juga harus memiliki tim yang kuat. Orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di desa atau sekadar di lingkungannya.

Pada umumnya pilihan petinggi, tentu sang calon akan sungkan ketika  mencalonkan  tidak memberi kenangan dalam bentuk tali kasih. Kalau cerita ibu saya saat pilihan lurah tahun 1970-an si calon lewat "sabet" akan memberikan "tukon" dalam bentuk beras dan bumbu dapur.  

Jumlahnya pun akan bervariasi sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Jika sekarang tentunya akan lebih mudah jika diujudkan dalam bentuk uang.  Nominalnya bisa saya sebutkan dimulai dari Rp100.000, hingga Rp500.000.  Tinggal menghitung saja jika penduduk yang punya hak pilih 5000 orang.

Sabet adalah kepanjangan tugas dari si calon untuk menyampaikan seluruh visi dan misinya. Bahkan bisa dibilang sabet adalah tangan kanan si jago.  Kepandaian memilih tangan kanan akan menentukan terpilih atau tidaknya diri si calon menjadi petinggi. 

Tentunya jauh hari sudah dipikirkan siapa saja yang akan menjadi  sabetnya, karena tidak hanya satu  bisa saja mencapai 100 orang tergantung besarnya jumlah penduduk di desa itu.  Tentunya biaya untuk sabet itu lebih dari kebanyakan. Karena harus memperhatikan kesejahteraan mereka jauh-jauh hari.

Kehadiran sabet juga bisa menjembatani hubungan antara si calon dan masyarakat secara langsung. Sebagai contoh  terpilihnya Bpk Suyadi dengan suara 1728, mengalahkan petahana Bpk Kasman dengan suara di urutan ketiga dengan perolehan suara 753. Mestinya sebagai petahana akan mudah mengalahkan rivalnya karena kedekatan dirinya dengan masyarakat hamper terjadi setiap hari.

Dokpri

Hanya saja selalu tidak menjamin kehidupan berpolitik di desa akan selalu sama, kelihatannya baik di depan belum tentu baik di belakang. Karena di desa menjaga perasaan orang lain terlebih kepada pemimpinnya sangat kental. 

Perlakuan hormat belum tentu setuju dengan seluruh perintah  yang diberikan. Hal seperti inilah kadang-kadang oleh "sabet" secara jeli bisa dimanfaatkan untuk menarik simpati warga yang dahulu menjadi lumbung suaranya.

Tentu saja para politikus yang besar dari akar rumput sudah paham akan hal ini. Bahkan hanya dengan sedikit polesan  maka biasanya suaranya akan mengalir deras ke arahnya. 

Dengan syarat tidak ada cacat moral pada calon. Kalau sudah ada cacat moral dalam bentuk apa pun masyarakat desa sangat sensitive untuk urusan moralitas. Jadi, jangan coba-coba kalau cacat moral mencalonkan diri menjadi petinggi atau kepdes pasti tersingkir. Kalau nekat cost yang dipertaruhkan terlalu mahal.