Â
Kebijakan-kebijakan yang sekiranya tepat dan dapat dikaji sesuai dengan masalah yang dialami oleh masayrakat Tambora adalah dengan merevitalisasi kawasan tersebut serta mengevaluasi dan meningkatkan kembali efektivitas Community Action Plan yang telah dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kebijakan pembangunan pemukiman bagi masyarakat urban di kawasan Tambora dapat dilakukan dengan cara-cara membangun tanpa menggusur, peningkatan mutu kawasan, program air bersih, toilet yang layak, dan pengadaan rumah hunian murah berperspektif masyarakat menengah kebawah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
KesimpulanÂ
Melihat zaman yang semakin berubah dan populasi manusia yang semakin bertambah membuat ketersedian lahan menjadi permasalahan yang seolah tidak ada habisnya. Sehingga, melahirkan permasalahan permukiman. Permasalahan permukiman juga sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan unit hunian bagi kaum kelas atas dan kaum tidak mampu di perkotaan. Permasalahan pemukiman di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini semakin memberatkan kaum tidak mampu, ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekanisme pasar hal tersebut berjalan tanpa mempertimbangkan pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi kaum miskin diperkotaan. Tingginya permintaan lahan untuk tempat bermukim menimbulkan kompetisi yang tinggi sehingga terbentuklah pola-pola permukiman. Salah satu pola permukiman yang terbentuk adalah pola permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi baik dari segi jumlah penduduknya maupun dari kerapatan bangunannya. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menimbulkan berbagai permasalahan- permasalahan yang harus di hadapi masyarakatnya. Mulai dari rawan kebakaran hingga sanitasi yang jauh dari kata layak. Pemerintah sebagai aktor politik disini diharapkan menghasilkan  sebuah sinergitas yang tertuju pada proses pembangunan yang dilakukan oleh rezim yang memiliki pengaruh besar dalam proses kebijakan. Sebab, melihat adanya latar belakang dan kepentingan yang beragam dari tiap-tiap actor tersebut. Kebijakan pembangunan bagi masyarakat urban di Tambora yang dilakukan seharusnya tanpa menggusur, peningkatan mutu kawasan, program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengadaan hunian murah berprepektif untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Ataupun kebijakan yang sekiranya sesuai dengan masalah yang dialami oleh masayrakat Tambora adalah dengan merevitalisasi kawasan tersebut serta mengevaluasi dan meningkatkan kembali efektivitas Community Action Plan yang telah dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, dkk. Tingkat Kekumuhan Permukiman di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Jurnal Antologi Pendidikan Geografi. Vol 4. No 2. Â Agustus 2016
Â
Dr. H. Ratiyono, MMSI. 2015. Peta Kawasan Rawan Konflik Provinsi DKI Jakarta.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
Â
Gibbs and Jonas, 2000. Governance and regulation in Local Environmental Policy: The Utility of a Regime Approach, p. 299
Â
